Pembiayaan tersebut, lanjut Eni, bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, termasuk para pengusaha yang datang ke WEF. Ini domain publik, artinya pihak swasta dibiayai mendapatkan hak pengelolaan dan skema dalam bekerjasamanya.
"Jadi, pemerintah punya prioritas infrastruktur seperti apa dan ada konsepnya. Misalnya dermaga dan pelabuhan, tapi tidak ada optimalisasinya karena pembangunan infrastruktur tersebut tidak konsisten dan tidak diputuskan proyek-proyek infrastruktur," ucapnya.
Tanpa adanya perencanaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, nantinya ditawarkan pada pihak swasta yang terkait. Tawaran tersebut tidak semua pihak swasta mau.
"Pemerintah harus punya persiapan polanya seperti ini. pemerintah juga harus punya positioning," ungkapnya.
(Widi Agustian)