Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rupiah Anjlok, Hatta Rajasa Ungkit Krisis Ekonomi 1997-1998

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2015 |10:02 WIB
Rupiah Anjlok, Hatta Rajasa Ungkit Krisis Ekonomi 1997-1998
Hatta Rajasa. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak beberapa bulan terakhir mengindikasikan situasi ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jauh dari stabil.

Bahkan sebagian pengamat meramalkan krisis akan kembali datang seperti di awal era reformasi. Menanggapi spekulasi tersebut, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Hatta Rajasa mengatakan bahwa situasi saat ini berbeda dengan 1997-1998.

“Situasinya tidak separah 1997, karena saat itu krisis bersifat multidimensi, khususnya keinginan kolektif yang tak terbendung untuk mengakhiri otoritarian. Namun bukan berarti krisis rupiah saat ini tidak bisa mengarah ke krisis yang lebih dalam, semua tergantung policy response pemerintah," ujar mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (16/8/2015).

Hatta mengakui, pelemahan Rupiah lebih banyak disebabkan faktor eksternal, yaitu membaiknya ekonomi AS, kenaikan suku bunga the Fed dan devaluasi mata uang China, yuan.

“Dengan membaiknya ekonomi AS dan kebijakan the Fed, maka akan berdampak pada capital outflow dari negara-negara emerging, termasuk Indonesia. Belum lagi devaluasi yuan yang mengakibatkan currence account devisit sehingga semakin dalam menekan rupiah," tambah dia.

Meski begitu bila pemerintah terlalu percaya diri bahwa tidak ada ancaman krisis sama sekali, maka hal tersebut berlawanan dengan fakta.

“Banyak indikasi bahwa krisis rupiah berdampak pada menurunnya daya beli dan melambatnya sektor ritel dan konsumsi," lanjut Hatta.

Respon awal Jokowi-JK sudah dijalankan di atas kertas, namun tidak berjalan di lapangan karena lemahnya koordinasi. Maka dari itu, Hatta berharap reshuffle yang dilakukan beberapa waktu lalu mampu meningkatkan fungsi koordinasi Kabinet Kerja, sehingga kebijakan presiden bisa dijalankan.

(Widi Agustian)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement