"Kalau manajemen direksinya kita butuhkan dan kalau belum punya ahli yang dibutuhkan, maka kita bisa bayar orang asing jadi direktur, bila seandainya dikelola Indonesia. Apa pun itu mestinya tidak hambatan kalau ingin Indonesia yang mengelola," terangnya.
Selain itu, lebih jauh dia memaparkan, hal yang menjadi satu-satunya masalah saat ini adalah Pemerintah Indonesia terkendala dana. Sebab dalam melakukan tambang bawah tanah (underground mining), Pemerintah Indonesia nantinya membutuhkan dana hingga puluhan miliaran dolar.
Dia meminta pemerintah belajar dari PT Freeport Indonesia dalam mengelola pertambangan dan mampu meyakinkan perbankan. Adapun gunanya untuk mendapatkan pinjaman dana demi keberlangsungan operasional pertambangan yang berlokasi di Timika tersebut.
"Masalah dana. Pemerintah bisa pinjam asal kita bisa yakinkan bahwa cadangan emas kita memang tinggi. Lihat saja Freeport yang bisa yakinkan lembaga/keuangan atau perbankan. Mereka yakinkan bahwa nilai cadangan sekian puluhan atau ratusan miliar dolar. Kalau ada apa-apa dengan uang yang dipinjam, aset bernilai jadi jaminannya," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)