Share

Jokowi: Ekonomi RI Tak Lincah karena Aturannya Sendiri

Hendra Kusuma, Okezone · Selasa 22 Maret 2016 13:54 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 22 20 1342691 jokowi-ekonomi-ri-tak-lincah-karena-aturannya-sendiri-7OaThaQnCU.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, perekonomian Indonesia tidak lincah lantaran terhambat oleh aturan-aturannya sendiri. Oleh karena itu, dalam wakthun ke depan pemerintah harus fokus menyederhanakan aturan (deregulasi) dan fokus terhadap pembangunan infrastruktur.

Jokowi mengaku, belakangan ini telah mendapat laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebutkan ada 42 ribu aturan yang berlaku di Indonesia. Dari total aturan tersebut terdapat 3.000-an lebih aturan daerah di Kementerian Dalam Negeri bermasalah.

"Apa yang bisa kita tarik dari situ? 42 ribu dan 3 ribu. Menurut saya, dalam perubahan ekonomi global, perubahan politik global yang cepat sekali. Tiap menit berubah, tiap detik berubah, sulit kita prediksi," kata Jokowi di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Jokowi menyebutkan, pada 2015, pemerintah Indonesia telah terpontang-panting mengatasi gejolak perekonomian global, seperti pada krisis Yunani yang ternyata timbul permasalahan baru dengan terjadinya depresiasi yuan.

"Depresiasi yuan diantispiasi, yang keluar adalah kenaikan suku bunga the Fed di amerika. Dari situ apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Kita adalah kapal besar negara besar kita ini. Kita terjerat pada turan-aturan yang kita buat sendiri. Pak PP-nya seperti ini, PP yang membuat kita. Pak Undang-undangnya seperti ini, undang-undang yang bikin kita," tambahnya.

Lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia selama ini tidak bisa leluasa bertindak cepat dalam memutuskan suatu kejadian lantaran banyaknya aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu seluruh aturan yang ada harus disederhanakan.

"Sudah berapa banyak menteri kita yang terjerat korupsi, bappeda, sekjen, irjen, sudah termasuk. Karena memang kita terlalu banyak aturan. Ini lah tugas bapak ibu sekalian untuk menyederhanakan. Jangan tambah lagi aturan," jelasnya.

Lanjut Jokowi, kementerian diimbau untuk tidak menambah aturan melainkan harus disederhanakan, sesederhana mungkin. Hal itu juga membuat kinerja pemerintah menjadi lebih cepat dalam memutuskan apapun.

"Marilah kita perbaiki lagi. Kita ini bangsa besar, kapal besar. Kalau ditambahi aturan-aturan yang meruwetkan seperti itu, yang terjerat kita sendiri. Padahal yang membuat juga kita sendiri. Saya ingin menyadarkan itu," tukasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini