Jokowi: Ekonomi RI Tak Lincah karena Aturannya Sendiri
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, perekonomian Indonesia tidak lincah lantaran terhambat oleh aturan-aturannya sendiri. Oleh karena itu, dalam wakthun ke depan pemerintah harus fokus menyederhanakan aturan (deregulasi) dan fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Jokowi mengaku, belakangan ini telah mendapat laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebutkan ada 42 ribu aturan yang berlaku di Indonesia. Dari total aturan tersebut terdapat 3.000-an lebih aturan daerah di Kementerian Dalam Negeri bermasalah.
"Apa yang bisa kita tarik dari situ? 42 ribu dan 3 ribu. Menurut saya, dalam perubahan ekonomi global, perubahan politik global yang cepat sekali. Tiap menit berubah, tiap detik berubah, sulit kita prediksi," kata Jokowi di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Jokowi menyebutkan, pada 2015, pemerintah Indonesia telah terpontang-panting mengatasi gejolak perekonomian global, seperti pada krisis Yunani yang ternyata timbul permasalahan baru dengan terjadinya depresiasi yuan.
"Depresiasi yuan diantispiasi, yang keluar adalah kenaikan suku bunga the Fed di amerika. Dari situ apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Kita adalah kapal besar negara besar kita ini. Kita terjerat pada turan-aturan yang kita buat sendiri. Pak PP-nya seperti ini, PP yang membuat kita. Pak Undang-undangnya seperti ini, undang-undang yang bikin kita," tambahnya.
