Intip Peta Sebaran Pembangunan Perumahan di 2017
JAKARTA - Pembangunan satu juta rumah hingga saat ini masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah benturan pada aturan pemerintah daerah. Bahkan, hal ini sempat dicermati dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu.
Namun, hambatan ini bukan berarti menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan program pembangunan perumahan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, pada tahun 2017 pemerintah bahkan telah memiliki rencana strategis untuk melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman. (Baca juga: Pembangunan Rumah Khusus, Pemerintah Anggarkan Rp7,6 Triliun)
"Program satu juta rumah memang harus terus kita kembangkan, kita evaluasi. Harapannya tahun depan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara perlahan," kata Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Berdasarkan data yang diperoleh Okezone dari Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berikut adalah peta sebaran indikasi pembangunan perumahan tahun 2017. (Baca juga: Kementerian PUPR Bangun 113 Ribu Rumah)
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 23 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 8 Kabupaten/Kota
2. Provinsi Sumatera Utara
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 33 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 4 Kabupaten/Kota
3. Provinsi Sumatera Barat
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 20 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 5 Kabupaten/Kota
4. Provinsi Riau
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 12 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 4 Kabupaten/Kota
5. Provinsi Jambi
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 2 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 5 Kabupaten/Kota
6. Provinsi Kepulauan Riau
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 2 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 2 Kabupaten/Kota
7. Provinsi Sumatera Selatan
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 16 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
8. Provinsi Bangka Belitung
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 7 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 1 Kabupaten/Kota
9. Provinsi Bengkulu
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 10 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 3 Kabupaten/Kota
10. Provinsi Lampung
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 15 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 7 Kabupaten/Kota
11. Provinsi Banten
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 5 Kabupaten/Kota
12. DKI Jakarta
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
- Pilot Project Teknologi Perumahan: 1 Kabupaten/Kota
13. Provinsi Jawa Barat
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 3 Kabupaten/Kota
- Pilot Project Teknologi Perumahan: 1 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 16 Kabupaten/Kota
14. Provinsi Jawa Tengah
- Pembangunan Rusunawa: 13 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 4 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 18 Kabupaten/Kota
15. Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 5 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
16. Provinsi Jawa Timur
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 2 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 21 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 12 Kabupaten/Kota
17. Provinsi Bali
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 9 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 7 Kabupaten/Kota
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 10 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 2 Kabupaten/Kota
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 27 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 7 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
- Pilot Project Teknologi Perumahan: 1 Kabupaten/Kota
20. Provinsi Kalimantan Barat
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 15 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rusunawa: 3 Kabupaten/Kota
21. Provinsi Kalimantan Tengah
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 14 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rusunawa: 3 Kabupaten/Kota
22. Provinsi Kalimantan Selatan
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 13 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 7 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
23. Provinsi Kalimantan Timur
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 14 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 2 Kabupaten/Kota
24. Provinsi Kalimantan Utara
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 3 Kabupaten/Kota
25. Provinsi Sulawesi Utara
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 16 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
26. Provinsi Gorontalo
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 7 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 4 Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rusunawa: 3 Kabupaten/Kota
27. Provinsi Sulawesi Tengah
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 11 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 7 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
28. Provinsi Sulawesi Barat
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 5 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 3 Kabupaten/Kota
29. Provinsi Sulawesi Selatan
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 24 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 14 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
30. Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 13 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 5 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
31. Provinsi Maluku Utara
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 9 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
32. Provinsi Maluku
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 11 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
33. Provinsi Papua Barat
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 12 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rusunawa: 3 Kabupaten/Kota
34. Provinsi Papua
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 29 Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan: 6 Kabupaten/Kota
- Pemenuhan SPP dan Kota Layak Huni: 1 Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rusunawa: 5 Kabupaten/Kota
(Rizkie Fauzian)
