Reklamasi Jakarta Ancam Kondisi Lingkungan Jabar
BANDUNG- Proyek reklamasi di pantai utara Jakarta tidak hanya berpotensi merusak kondisi lingkungan di DKI Jakarta. Mega proyek Pemprov DKI Jakarta ini juga berpotensi merusak lingkungan di Jawa Barat.
Perlu diketahui, sumber material pembangunan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta itu mayoritas diambil dari Jawa Barat. Sebab, DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan material proyek reklamasi tersebut. (Baca juga: Penundaan Reklamasi Dinilai Keputusan Tepat)
“Untuk reklamasi itu material pembangunanya dari mana, kalau selain dari Jawa Barat. Jangan-jangan ini hanya memindahkan bencana. Jadi harus diatur,” ucap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Bandung.
Wagub Jabar mengaku khawatir dengan kondisi tersebut sehingga Pemprov Jabar perlu mengatur dan mengawasi pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan di Jawa Barat. Dia berharap, proyek reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta harus di koordinasikan dengan Pemprov Ja wa Barat terutama jika berkaitan dengan pengambilan material.
“Jadi harus benar-benar diatur mengenai lokasi, akses jalan hingga perbaikan drainase,” ujar Deddy.
Jangan sampai, kata dia, pengambilan material untuk reklamasi mengabaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kawasan tambang pengambilan material reklamasi. (Baca juga: Pasir Reklamasi Jakarta Berasal dari Banten)
“Jalan tambangnya melewati pemukiman atau tidak. Jangan sampai malah menimbulkan penyakit dan kecelakaan.
Jadi harus benar-benar terintegrasi,” ucapnya. Guna membahas persoalan reklamasi Teluk Jakarta yang kemungkinan dampaknya akan dirasakan wilayah Jabar tersebut, Wagub mengaku sempat membahas hal tersebut dengan beberapa menteri dan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, ketika itu sejumlah menteri menyatakan menolak proses reklamasi Teluk Jakarta tersebut. “Tapi Pemprov DKI mendorong terus. Saya bilang sedikit bercanda tapi mungkin benar, jadikan saja (Teluk Jakarta) seperti Venezia (Italia), jadi wisata air. Karena tanahnya kan turun terus, dan tanah air dalamnya pun tersedot terus, di mana turunnya 4,5 cm setahun,” ungkap dia.
Dengan dijadikan kawasan wi ata air seperti di Venezia, lanjutnya, mata pencaharian penduduk di sekitar Teluk Jakarta juga bisa diselamatkan. Penduduk Teluk Jakarta, bisa tetap melaut dan menjadi nelayan.
Deddy berharap pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta segera memberikan kejelasan mengenai persoalan reklamasi teluk Jakarta tersebut. Pasalnya, kata dia, aturannya saja saat ini belum siap karena masih diperdebatkan.
“Perjelas aturanya seperti apa. Kemudian masalah amdalnya, amdal belum jadi sudah dibangun, selesaikan dulu itu karena banyak persoalan. Izin amdal belum ada tapi sudah dibangun sekian ratus rumah,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya, keputusan yang diambil oleh pemerintah, harus benar benar berdasarkan kepada aturan yang berlaku. Bukan dipengaruhi oleh hal-hal lain nya.
“Yang penting keputusan tadi bukan didorong oleh media dan akun-akun anonim. Tapi harus berdasarkan aturan, sangat menyedihkan kalau keputusan itu tidak berdasarkan aturan yang ada,” pungkasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
