HOT PROPERTY: Reklamasi, 'Operasi Plastik' Muka Jakarta
JAKARTA - Reklamasi, menjadi kata-kata yang belakangan santer terdengar. Apalagi ketika reklamasi dikaitkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Namun, persoalan semakin mengerucut saat menyeret nama gubernur daerah yang berpenduduk lebih dari 22 juta jiwa ini, yaitu Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Berbeda dengan reklamasi yang telah dilakukan negara-negara lain di Asia maupun Eropa. Reklamasi di Jakarta, tepatnya Pantai Utara banyak menuai kontroversi. Upaya untuk 'mengoperasi plastik' muka Jakarta itu pun harus ditunda sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.
Belum lama ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memutuskan untuk menunda proyek pembuatan pulau rekayasa seluas 5.100 hektare tersebut, dikarenakan masih ada sejumlah peraturan yang harus dibahas kembali.
"Kita semua sepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Kita tidak boleh terlalu emosional. Karena ini ada ilmunya. Jadi untuk sementara (reklamasi) di hentikan," kata Rizal dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Sejumlah pihak menilai keputusan untuk menunda proses reklamasi itu dianggap tepat. Namun terlepas dari pro dan kontra terhadap reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yang dilakukan sedikitnya oleh 17 pengembang kelas kakap di tanah air ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup DKI Jakarta.
Seperti yang diutarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang berpendapat bahwa sudah saatnya DKI Jakarta memiliki pulau buatan. Pasalnya saat ini kapasitas di wilayah yang luas wilayahnya melebihi negara Singapura ini sudah over density.
"Memang perlu kalau dilihat dari sisi Pemda DKI yang ingin menambah pusat kota baru, tapi saya minta akses publiknya harus ada yang free untuk masyarakat kita, jadi orang tidak perlu pakai mobil dan bayar untuk masuk berlibur," tuturnya.
