Advertisement
Advertisement

Kumpulkan Menteri hingga Ahok, Revisi Perpres Penunjukan LRT Jakarta Final Hari Ini

Hendra Kusuma , Jurnalis-Rabu, 04 Mei 2016 |18:03 WIB
Kumpulkan Menteri hingga Ahok, Revisi Perpres Penunjukan LRT Jakarta Final Hari Ini
Ilustrasi: (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumpulkan beberapa pejabat terkait dengan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek).

Adapun, pengumpulan para pejabat ini mengenai finalisasi peraturan presiden (perpres) yang sebagai payung hukum proyek transportasi. Perubahan aturan ini ditargetkan selesai dalam waktu dekat sehingga konstruksi kereta ringan pertama di Indonesia ini bisa dilanjutkan.

"Iya soal LRT, revisi Perpres," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Kedua peraturan ini yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 terkait percepatan pembangunan LRT Jabodebek.

Pria yang kerap disapa Ahok ini mengungkapkan, rapat koordinasi (rakor) kali ini merupakan finalisasi pembangunan LRT khusus Jakarta. Pasalnya, untuk kawasan Bodetabek akan tetap jatuh pada PT Adhi Karya (Persero).

"Kayanya sih final hari ini," tandasnya.

Diketahui, kebijakan yang berlaku sekarang perlu diubah untuk mengakomodasi masuknya BUMD PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana penyelenggara prasanana LRT di wilayah ibukota. Bahkan, pelaksanaan konstruksi baru bisa dilakukan setelah aturan tersebut terbit.

Dalam ketentuan PP Nomor 79 Tahun 2015, sejatinya, telah ditetapkan kriteria proyek yang dapat menetapkan langsung pelaksana konstruksinya, yakni proyek pemerintah kepada BUMN. Dalam beleid ini juga diatur bahwa BUMN yang mendapat penugasan tersebut juga dapat menunjuk langsung BUMN lain atau anak usaha BUMN.

Sayangnya, payung hukum ini belum bisa mengakomodasi PT Jakarta Propertindo, BUMD Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa melaksanakan langsung proyek LRT. Sebab, dalam beleid ini hanya menyebut BUMN dan anak usaha BUMN untuk mendapatkan penugasan.

Selain revisi PP Nomor 79 Tahun 2015, Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaran LRT Jabodebek. Menurut Ahok, pihaknya berharap kedua belied ini rampung dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan konstruksi bisa dimulai Mei 2016 depan.

Rancangan perubahan perpres akan memuat klausul baru antara lain mengenai penugasan kepada Jakpro sebagai penyelenggara prasana LRT Jabodebek, serta perubahan trase karena berbenturan dengan jalur lintasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement