Paket Kebijakan Akan Diterjemahkan dalam Berbagai Bahasa
JAKARTA - Kelompok Kerja Kampanye dan Diseminasi Paket Kebijakan Ekonomi (Pokja I) akan membuat dan menyebarluaskan konten paket deregulasi ke dalam beberapa versi bahasa. Materi berbahasa asing ini bisa menjadi bahan bagi kedutaan RI di luar negeri ketika bertemu dengan dunia usaha di negara tempat mereka bertugas.
“Sebenarnya sejak paket pertama ini memang perlu dibuat, baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol dan lain-lain untuk dikirim ke kedutaaan-kedutaan kita," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
"Mereka merasa bahan yang bisa mereka pakai untuk dikomunikasikan dengan dunia usaha di negara mereka tinggal minim. Ada pihak yang mungkin ingin tahu garis besarnya saja. Tapi ada juga dunia usaha yang ingin tahu lebih detail,” imbuh dia.
[Baca juga: Rapat 4 Jam soal Paket Kebijakan, Mendagri: Baru Bahas 2 Pokja]
Selain dikirim kepada para duta besar kita di luar negeri, materi Paket Kebijakan berbahasa asing itu juga akan kirim kepada para duta besar negara-negara asing yang memiliki kantor di Jakarta.
Menyambut gagasan itu, Kepala BKPM Franky Sibarani menerangkan pihaknya kini tengah menerjemahkan materi DNI (Daftar Negatif Investasi) ke dalam beberapa bahasa asing seperti Bahasa Korea, Inggris, Cina, dan Jepang. Dengan begitu, dalam waktu singkat paket kebijakan sebanyak 12 jilid ini akan dapat segera dipahami oleh negara-negara sahabat.
“Dari semua paket kebijakan, yang paling ditunggu investor adalah DNI. BKPM akan mengambil alih penerjemahan paket tentang DNI ini,” kata Franky.
(Raisa Adila)
