Beda Gaji Sri Mulyani di World Bank dan Kemenkeu

Rani Hardjanti, Jurnalis · Kamis 28 Juli 2016 14:48 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 28 20 1449097 beda-gaji-sri-mulyani-di-world-bank-dan-kemenkeu-LL8UzzHIL1.jpg Sri Mulyani (Foto: World Bank)

JAKARTA - Gaji tampaknya bukan alasan Sri Mulyani mau didaulat menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Pasalnya, gajinya jauh lebih besar saat dia berada di World Bank.

Berdasarkan publikasi World Bank untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015, seperti dikutip Kamis (28/7/2016), Sri Mulyani mendapatkan total gaji USD630.175 per tahun, atau Rp8,25 miliar (kurs Rp13.095 per USD) per tahun. Artinya, Sri Mulyani mendapatkan gaji sekira Rp687,5 juta tiap bulan. [Baca juga: Gaji Jokowi Naik, Menteri-Menteri pun Ngekor]

Sri Mulyani yang merupakan orang kedua paling berpengaruh di World Bank usai Presiden World Bank Jong Yong Kim, tercatat mengantongi gaji bersih USD409.950, lalu ada tambahan dana pensiun sebesar USD120.566 serta bonus dan remunerasi sekira USD99.659.

Sementara berdasarkan data Direktorat Penyusunan APBN Kementerian Keuangan pada 9 November 2015, untuk Menteri memiliki gaji Rp19 juta per bulan. Jumlah tersebut di luar biaya operasional menteri Rp120-Rp150 juta per bulan. [Baca juga: Alasan Sri Mulyani Terima Jabatan Menkeu dari Jokowi]

Artinya, selisih gaji yang diterima Sri Mulyani saat menjadi Menkeu dan saat menjadi pejabat World Bank cukup signifikan.

Dalam acara serah terima jabatan yang dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan Rabu, 27 Juli 2016 sore, Sri Mulyani mengatakan jabatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi merupakan suatu kehormatan bagi dirinya. Meski tidak mudah namun, dirinya sengaja menerima permintaan dari Presiden Joko Widodo. [Baca juga: Sri Mulyani Digaji Rp8 Miliar di World Bank]

Alasannya tak lain adalah karena ia ingin mengabdikan ilmunya untuk bangsa dan negara. "Saya dengan rendah hati ingin membaktikan kemampuan saya maupun profesionalisme saya. Oleh karena itu saya ingin sekali mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran Kemenkeu," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini