Pengentasan Kemiskinan Jadi Pertaruhan
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto, selama kepemimpinan Ganjar-Heru, kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini nampak lebih baik. “Infrastruktur yang baik tentu mendorong mobilitas ekonomi lebih tinggi,” ucapnya. Data Dinas Bina Marga Jawa Tengah, 2015 lalu panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya mencapai 393,43 km, bertambah sepanjang 192,07 km dari capaian pada 2014 sepanjang 201,36 km.
Persentase panjang jalan dengan lebar lebih dari atau sama dengan enam meter mencapai 66,48 persen , meningkat dibanding 2014 sebesar 55,24 persen . Adapun status jalan provinsi dalam kondisi baik mencapai 88,27 persen , meningkat dibanding 2014 sebesar 86,92 persen . Selama 2014 dan 2015, pemprov menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan besar-besaran, yakni pada 2014 sebesar Rp1,109 triliun dan 2015 sebesar Rp1,903 triliun.
Pada 2016 ini pemprov juga menganggarkan Rp2,3 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangannya. Menurut Yulianto, adanya infrastruktur yang memadai diharapkan bisa dijadikan akses oleh masyarakat seperti petani dan nelayan untuk memudahkan roda perekonomiannya. “Karena mereka bisa membawa hasil produksinya dari desa ke pusat-pusat perekonomian,” ucapnya.
Untuk membangun Jateng tidak lantas berhenti pada pembangunan infrastruktur jalan. Gubernur diminta perlu mendorong perekonomian masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, dan UMKM. “Dalam membangun sektor ini belum menunjukkan progresivitasnya, perlu didorong lagi,” tandas Yulianto.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi mengakui persoalan kemiskinan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah baginya. Makin menjadi beban pikirannya, angka kemiskinan ini secara statistik punya makna politis yang luar biasa. “Kalau di Jateng di atas nasional akan menjadikan performance pemerintahan jadi ganjel. Buat publik ini menjadi isu yang selalu diperdebatkan terus menerus dari berbagai kacamata,” kata dia.
Mantan anggota DPR ini menyatakan, Februari 2016 lalu baru mendapatkan data kemiskinan baik nama maupun alamat yang bersangkutan. Pihaknya akan segera mengintervensi warga miskin tersebut. “Data ini akan saya bagi ke pemerintah kabupaten/kota agar mereka bisa buat program yang bisa menyelesaikan masalah ini, minimal data ini pas. Itu yang harus dapat prioritas,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, banyak program yang bisa dilakukan untuk mengintervensi warga miskin tersebut. Mulai dari segi kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, bantuan alat produksi, pelatihan keterampilan, bantuan modal, hingga pendampingan-pendampingan. Menurut dia, data yang sudah ada itu diharapkan jadi pegangan baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Termasuk bantuan dari corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan.
Meskipun demikian, Ganjar mengklaim selama kepemimpinannya bersama Heru tiga tahun ini ada banyak program yang dianggap sudah membuahkan hasil. Dia mencontohkan kondisi jalan-jalan raya di Jateng saat ini sudah membaik, indikatornya sudah tidak banyak warga yang protes mengenai jalan rusak. “Saat masih satu tahun dulu menjabat, protes infrastruktur merata,” ucapnya.
Lembaga riset Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapore juga meriset bahwa peringkat Provinsi Jateng untuk urusan infrastruktur pun meningkat, dari nomor 14 menjadi nomor 9 di tahun 2016. Capaian lain yang dianggap berhasil, menurut Ganjar adalah reformasi birokrasi, minimal yang ada di Pemprov Jateng. “Daya orang untuk tidak korupsi, berani diomongkan di publik, kalau dulu gratifikasi biasa, misalnya di resepsi pernikahan, acaraacara keagamaan, dan lainnya,” katanya.
Ganjar menambahkan, dorongan agar pemerintah lebih transparan dan membuka jaringan komunikasi dengan masyarakat melalui jaringan online sudah banyak dilakukan. Dengan demikian, kinerjanya bisa dikontrol langsung oleh masyarakat. Ganjar mengklaim programprogram yang dianggap berhasil sudah ditularkan ke pemerintah kabupaten/kota.
“Banyak bupati yang mulai aktif dengan masyarakat, setelah mereka dilantik langsung kami briefing, untuk melakukan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah, transparan, dan akuntabel,” kata dia.
(Raisa Adila)
