Lahan Permukiman Kota Semakin Menipis

Namun ketersediaan lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan baru hanya tersisa 549.720 meter persegi atau setara untuk 5.498 unit hunian nonvertikal. Sehingga masih ada kekurangan lahan untuk ribuan unit rumah. Terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dari sisi materi kurang mampu untuk membeli perumahan. “Memang perlu ada solusi segera, terutama bagi MBR,” katanya.

Atas permasalahan tersebut Bappeda mengaku tak tinggal diam. Pihaknya tengah mengkaji kawasan kumuh dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta kajian dari sisi hunian perkotaan. Solusi terdekat dari kajian tersebut nantinya adalah membangun rumah susun sederhana.

Penataan akan difokuskan di kawasan permukiman kumuh atau di pinggir aliran sungai dengan menggunakan konsep Mundur, Munggah, Madep Kali (M3K). Serta perbaikan bagi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). “Hasil kedua kajian itu nanti akan disinkronkan dengan spasial. Sehingga akan di - ketahui wilayah mana yang bisa dikerjakan lebih dulu. Kemudian wilayah lain dilakukan bertahap,” katanya.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengatakan, saat ini di Kota Yogyakarta terdapat ti ga rumah susun sederhana, yaitu Juminahan yang dikelola oleh Pemkot Yogyakarta, dan Jogoyudan serta Cokrodiningratan yang dikelola oleh Pemda DIY.

“Kami menunggu hasil kajian dari Bappeda untuk menentukan lokasi pembangunan rumah susun sederhana baru,” ujarnya.

(Rizkie Fauzian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.