Image

Gedung di Jakarta Perlu Segera Diaudit

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 19 Oktober 2016, 12:16 WIB
https img k okeinfo net content 2016 10 19 470 1518611 gedung di jakarta perlu segera diaudit 6Yj77UCp7K jpg Ilustrasi (okezone)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera mengaudit gedung-gedung bertingkat di semua wilayah karena rawan menimbulkan masalah keamanan.

Selain usianya yang sudah puluhan tahun, gedung-gedung tersebut selama ini tak pernah diaudit. Lemahnya pengawasan tampak dari kenyataan Pemprov DKI Jakarta tak memiliki data resmi jumlah gedung yang ada berikut tingkat keamanannya. Sejumlah kalangan menyesalkan cara kerja pemprov yang kurang aktif dalam melakukan pendataan maupun pengawasan ini karena berpotensi menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

DPRD DKI Jakarta juga mengakui tak pernah mendapatkan laporan yang komprehensif soal kondisi gedung-gedung tinggi. “Sampai saat ini kami tidak pernah diberi tahu kondisi gedung di Jakarta. Apalagi yang mangkrak,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik.

Dia menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang terkesan mengumbar penerbitan izin pendirian bangunan, tapilemah dalam hal melakukan pengawasan. Saat ini yang harus dilakukan Pemprov DKI, melalui Dinas Penataan Kota (DPK), secepatnya melakukan pendataan khususnyagedungyangberlantaidelapankeatas. Kasus robohnya gedung di Bintaro, Tangerang Selatan, belum lama ini harus menjadi pelajaran berharga agar tak terjadi di Jakarta.

Pengawasan gedung-gedung di Jakarta juga harus dilakukan secara menyeluruh, bukan berdasarkan masa berlakunya sertifikat layak fungsi (SLF) saja atau pemberian izin. Sebab, kondisi gedung dengan kondisi geografis di Jakarta tidak bisa jalan bersamaan. Kondisi geografis selalu berubah, salah satunya akibat menurunnya permukaan tanah yang setiap tahun mencapai 10 cm seperti di kawasan Jakarta Utara.

Khusus gedung yang sudah mangkrak bertahun-tahun, Taufik mengusulkan perlunya penjatuhan sanksi kepada pengelolanya. “Segera bongkar saja gedung mangkrak dan terbengkalai. Jangan takut, permukiman warga yang ada penghuninya saja berani dibongkar,” pinta Taufik.

Pakar planologi dari Universitas Indonesia (UI) Gunawan Tjahjono mengatakan, bangunan gedung dapat disebut layak jika memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Untuk memenuhi tiga aspek tersebut, lanjut Gunawan, Pemprov DKI harus melakukan pengawasan secara ketat, mulai dari pemberian izin penggunaan bangunan dan sertifikat layak huni.

Persoalan semakin rumit manakala pengawasan pun tidak bisa optimal lantaran jumlah gedung dan perizinan setiap tahun berbanding terbalik dengan jumlah pengawasnya. Soal gedung yang sudah mangkrak, menurut Gunawan, perlu segera ditindak. “Ini merugikan. Kasih sanksi. Pengelola yang harus merobohkan,” katanya. (fir)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini