5 Perusahaan Belum Bayar Royalti Minerba Rp21,8 Triliun
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, masih ada lima perusahaan yang masih menahan pembayaran kewajibannya kepada negara, dalam hal ini piutang atau royalti sektor Ditjen Minerba.
Irjen Kementerian ESDM Mochtar Husein mengatakan, total piutang atau royalti sektor Ditjen Minerba sebesar Rp26,2 triliun, yang belum dibayarkan oleh lima perusahaan adalah sebesar Rp21,8 triliun.
"Rp21 triliun itu merupakan tagihan negara berupa royalti kepada lima perusahaan PKP2B generasi I," kata Husein di Jakarta, Senin (31/10/2016).
Husein menyebutkan, piutang yang belum dibayarkan Rp21,8 triliun merupakan tagihan berupa DHPB periode 2008-2012. Menurut Husein, masih belum dibayarnya royalti lantaran adanya pajak yang timbul di luar kontrak sehingga menjadi beban pemerintah dan akan diperhitungkan (reimburse) dengan mekanisme mengurangkannya (set off) dari kewajiban DPHB atau royalti PKP2B.
"Sama-sama klaim, kontrak awal diatur hanya PPn saja, di dalam perjalanan muncul PPn besar, masalahnya itu ada hak pemerintah dan juga dia," tambahnya.
Di luar piutang yang ditahan oleh PKP2B sebesar Rp4,3 triliun merupakan piutang kepada PKP2B, KK dan perusahaan pertambangan pemegang IUP yaitu kurang bayar DHPB yang dihitung atas dasar audit oleh BPKP dan BPK, serta iuran tetap yang dihitung atas dasar hasil verifikasi oleh Ditjen Minerba.
Mempercepat hal tersebut, kata Husein, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan dan BPKP. Selain di set off agar diperkenalkan adanya rekstrukturisasi piutang dan pembayaran angsuran yang lebih fleksibel.
"Tinggal tunggu hasil audit DJP, kalau ketemu itu akan di set off," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
