"Pada 2017 hingga 2019 tahap II juga ada dari Kemenkum dan HAM dalam mensinergikan terkait dengan Imigrasi dan Kementerian Keuangan yang juga memperkuatkan Bea dan Cukai sehingga bukan hanya bangunannya saja yang megah, tapi pelayanannya juga cepat tanpa ada pungutan liar," katanya.
Ia menambahkan, dari tujuh PLBN yang menjadi skala prioritas yang sudah ditinjau Presiden yakni di Aruk di Sambas, Nanga Badau di Kapuas Hulu, Mota'ain di Belu, Wini di Timur Tengah Utara (NTT), Mato Masin di Malaka (NTT) dan Sko di Jaya Pura.
"PLBN Entikong ini yang harus selesai akhir Desember 2016 dikerjakan oleh Dinas PU termasuk jalannya dengan dibantu oleh TNI AD. Selain itu di Sebatik Nunukan pembangunan asrama dan wilayah pertahanan laut untuk TNI AU dari Kemenhan serta mercusuar dan sarana yang lainnya harus diselesaikan," tegasnya.
Dia menegaskan pembangunan bertahap ini terpadu, perintah Presiden dalam pembangunan wilayah perbatasan untuk tahun ini pembangunan fisiknya selesai dan tahun depan diikuti dengan penyelesaian pembangunan sarana penunjangnya.
"Diharapkan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam II tahap ini dapat berjalan lancar sehingga hasil pembangunannya dapat memperkuat pertahanan, mempercantik halaman depan wilayah NKRI di daerah perbatasan antarnegara serta berdampak memajukan pembangunan dan perekonomian," katanya.
(Raisa Adila)