Badan Penerimaan Pajak Bakal Pangkas Kewenangan Kemenkeu
JAKARTA – Pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) adalah salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita. Tim Reformasi Perpajakan yang baru dibentuk salah satu tugasnya adalah mempersiapkan pembentukan BPP.
"Pembentukan BPP akan menghilangkan kendali Kementerian Keuangan atas penerimaan dari sektor perpajakan, karena BPP akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden," kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (21/12/2016)
Dia pesimistis BPP akan segera terbentuk. Pasalnya, setelah BPP terbentuk maka posisinya setara dengan Kementerian Keuangan serta hubungan Menteri Keuangan dan Kepala BPP adalah hubungan koordinasi.
"Itu artinya akan mengurangi kewenangan Menteri Keuangan terhadap penerimaan negara," katanya.
Dirinya menjelaskan, untuk penerimaan pendapatan sudah dibentuk rekening tunggal "treasury single account", yang artinya Kementerian Keuangan memerlukan waktu singkat untuk menempatkan BPP sebagai badan otonom.
