nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Nih! Jatah Pupuk Bersubsidi Karanganyar Ditetapkan 88.745 Ton

Agregasi Kedaulatan Rakyat, Jurnalis · Selasa 31 Januari 2017 14:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 01 31 320 1605592 nih-jatah-pupuk-bersubsidi-karanganyar-ditetapkan-88-745-ton-d3F5EWXg5K.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

KARANGANYAR - Alokasi pupuk bersubsidi sektor tanaman pangan dan holtikultura di Karanganyar 88.745 ton pada 2017. Jatah ini kemungkinan bertambah seiring perubahan alokasi hingga akhir tahun.

Untuk alokasi di penetapan terbagi pupuk urea 17.544 ton, SP36 3.821 ton, ZA 52.207 ton, NPK 12.885 ton dan pupuk organik 2.288 ton. Kepala Bidang di Dinas Pertanian dan Pangan Dhanik Sih Handayani mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan Pemprov Jawa Tengah pada 3 Januari 2017. Ia memastikan suplainya mencukupi kebutuhan petani di masa tanam pertama (MT I). Sedangkan untuk musim tanam berikutnya, kemungkinan ditambah dengan perubahan alokasi.

“Seperti di 2016, di mana alokasi ini berubah sampai empat kali. Pada perubahan terakhir, pupuk urea 21.490 ton, SP36 6.100 ton, ZA 7.400 ton, NPK 16.500 dan organik 6.290 ton,” katanya kepada KRjogja.com, Selasa (31/1/2017).

Pupuk bersubsidi itu menyuplai kebutuhan lahan pertanian 23 ribu hektare dengan rata-rata tiga kali panen. Adapun kelangkaan pupuk lebih disebabkan kemampuan keuangan pengecer yang tidak mendukung, sehingga terlambat memenuhi pasokan. Terkait harga pokok penjualan (HPP) barang bersubsidi itu dipastikan murah dan berkualitas standar.

Lebih lanjut Dhanik mengatakan, pengalokasian pupuk subsidi di Karanganyar masih didasari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani sesuai domisili. Namun, belum secara personal melalui pemakaian kartu tani. Untuk menerapkan program dari pemerintah pusat itu, timnya masih mendata identitas petani serta menyiapkan sistemnya dengan penyedia layanan perbankan. 

“Pemakaian kartu tani kemungkinan pada pertengahan tahun ini. Kartu itu memuat identitas, kepemilikan lahan pertanian dan jumlah kebutuhan pupuk. Nantinya, alokasi pupuk tidak lagi didasari RDKK,” ucapnya.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini