KUPANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung selama dua hari ke Australia. Dari hasil kunjungan kenegaraan tersebut, berbagai pertemuan yang dilakukan telah memberikan hasil salah satunya di bidang ekonomi.
Jokowi dan PM Turnbull sepakat untuk menyelesaikan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada akhir tahun 2017. IA-CEPA merupakan kesepakatan bagi kedua negara dalam upaya mendorong kerja sama investasi.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengharapkan kerja sama Bidang Ekonomi Indonesia-Australia (IACEPA) tidak bernasib buruk seperti AIDA, sebuah bentuk kerja sama Indonesia-Australia yang dibentuk pada era 1990-an.
"Kita pada prinsipnya mendukung penuh langkah kerja sama tersebut, namun jangan sampai bernasib buruk seperti Australia Indonesia Development Area (AIDA) di era 1990-an," katanya di Sydney menjawab pertanyaan wartawan seputar prospek kerja sama kedua negara yang dibahas Presiden Joko Widodo dan PM Australia Malcolm Turnbull di Sydney.
Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan kerja ke negeri Kanguru dari 25-26 Februari 2017 guna mematangkan kerja sama ekonomi perdagangan kedua negara (IACEPA--Indonesia Australia Comprehensive Economic Pasthership Agreement) tersebut.
Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu mengatakan mendukung penuh langkah kerja sama yang dirancang Australia tersebut, namun diharapkan agar tidak bernasib buruk seperti Australia Indonesia Development Area (AIDA) di era 1990-an.
Dirinya pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Working Party dari Nusa Tenggara Timur itu, turut merancang merancang bidang kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi Australia-Indonesia yang dikenal dengan nama AIDA pada era 1990an.
Menurut dia, konsep kerja sama yang tertuang dalam AIDA pada saat itu, secara teoritis sangatlah komprehensif dan saling melengkapi serta menguntungkan bagi rakyat di kedua negara, akan tetapi hanya sebatas di atas kertas saja.
Dia mengatakan saat itu Australia mengusulkan kerja sama AIDA ketika sedang ramainya tentang isu Perjanjian Celah Timor dan pembagian hasilnya yang sangat merugikan Indonesia.
"Kita berharap agar kerja sama IACEPA ini juga tidak ada maksud terselubung dari Australia untuk membungkam isu Petaka Tupahan Minyak Montara 2009 yang dahsyat itu," katanya.
Masalah tumpahan minyak di Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Timor pada 21 Agustus 2009 yang mengakibatkan hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar.
Namun, kasus ini ditutupi oleh Australia dan PTTEP (perusahaan pencemar asal Thailand) dimana telah mengorbankan kesejahteraan lebih dari seratus ribu masyarakat pesisir kepulauan Nusa Tenggara Timur, yang kemudian menggugah masyarakat petani rumput laut untuk menggugat PTTEP secara "class acion" di Pengadilan Federal Australia. Atas dasar ini, Tanoni mengusulkan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia agar dapat segera membentuk sebuah tim kerja kecil untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Australia segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat NTT yang menjadi korban Montara.
Tim kecil tersebut merupakan gabungan pejabat pemerintah dan masyarakat korban Montara yang berjumlah tidak lebih dari tujuh orang untuk secara aktif guna meminta pertanggungjawaban Australia untuk merealisasikan janjinya.
"Janji itu disampaikan secara tertulis oleh Menteri Perindustrian Australia Ian McFarlane dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop atas nama Perdana Menteri Australia, tentang kesediaan kerja sama Pemerintah Australia untuk menyelesaikan Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 tersebut," katanya.
Namun, kata Tanoni, janji pemerintah Australia itu hanyalah sebuah penghiburan belaka yang tak berujung hingga saat ini.
Follow Berita Okezone di Google News
(rzk)
