Image

Dapat Opini WTP, BPK Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasinya

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 13:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 05 19 20 1694987 dapat-opini-wtp-bpk-minta-pemerintah-tindak-lanjuti-rekomendasinya-KUNEhNpfje.jpg Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (Foto: iNews Tv)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pemerintah pusat. Opini ini diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sehingga kami memiliki keyakinan yang memadai untuk menyatakan pendapat. Maka menurut pendapat kami, LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Hanya saja, BPK tetap meminta pemerintah agar menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK. Hal ini dianggap penting agar kualitas laporan keuangan pemerintah semakin membaik.

"Meskipun LKPP Tahun 2016 telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang akan baik," jelasnya.

BPK juga meminta kepada DPR RI untuk terus mendorong pemerintah pusat dalam rangka perbaikan tanggung jawab pelaksanaan APBN. Kerjasama ini diperlukan agar kualitas laporan keuangan pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

"Untuk selanjutnya, setelah pertanggungjawaban keuangan negara yang baik, maka perlu ditingkatkan kinerja pelaksanaan APBN dari sisi efisiensi dan efektivitas penggunaan uang negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK juga menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Penyusunan LKPP Tahun 2016 belum terintegrasi;

2. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih serta Pengendalian Piutang Pajak dan Penagihan Sanksi Administrasi Pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai, dan adanya inkonsistensi Tarif PPh Migas;

3. Penatausahaan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud belum tertib;

4. Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai;

5. Pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Kereta Api belum jelas;

6. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai; dan

7. Tindakan Khusus Penyelesaian Aset Negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan belum jelas.

Adapun temuan-temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak pada 46 kementerian negara/lembaga belum sesuai ketentuan;

2. Pengembalian Pajak Tahun 2016 senilai Rp1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajaknya senilai Rp879,02 miliar;

3. Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa senilai Rp2,85 triliun pada 16 kementerian negara/lembaga tidak sesuai ketentuan;

4. Penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp11,41 triliun tidak sesuai ketentuan dan penatausahaan utang senilai Rp4,92 triliun belum memadai.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini