Integrasi E-Government, Pemda Hemat Anggaran Rp7 Triliun
JAKARTA - Pemerintah berencana mengintegrasikan sistem electronic government (e-government) milik pemerintah daerah. Saat ini banyak pemerintah daerah telah menerapkan e-government namun belum terhubung satu dengan yang lain.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan saat ini 65% pemerintah daerah telah menerapkan e-government. Jika sistem tersebut bisa diintegrasikan maka akan ada efisiensi baik dari sisi publik sebagai user maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator. Salah satu anggaran pemerintah yang akan mengalami efisiensi besar- besaran adalah pos belanja IT.
”Kami sudah menghitung anggaran untuk belanja IT di seluruh daerah berkisar Rp14 triliun. Jika sistem e-government bisa diintegrasikan maka akan ada penghematan hingga 50%,” ungkapnya di Kantor Kemenpan-RB kemarin. Politikus PAN ini mengatakan saat ini pemerintah tengah mengembangkan sistem egoverment yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Asman yakin ketika sistem ini diberlakukan tidak saja belanja IT yang akan berkurang tapi juga yang lainnya. ”Sistem e-goverment performance base management kita lakukan percepatan. Kita harapkan program ini bisa cepat sampai ke daerah. Tahun ini dituntaskan, ” katanya. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Asman mengatakan akan memaksa daerah untuk menggunakan e-government.
Menurutnya, sampai saat ini masih ada saja daerah yang belum menerapkan hal ini. ”Daerah-daerah yang tidak mau kita paksa. Mau tidak mau ada sanksi. Sebenarnya sanksi moril saja kepala daerahnya pasti mengikuti,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan bekerja sama dengan Menpan-RB untuk mempercepat terwujudnya sistem e-government yang terintegrasi.
Menurutnya hal ini sebagai bagian pelaksanaan perintah presiden agar pusat dan daerah terintegrasi. ”Menpan- RB juga sepakat dengan kami, ada 15 isu temanya egovernment, seperti e-planing juga termasuk dan tahun ini seluruh provinsi dan kota/kabupaten harus punya sistem yang sama,” katanya.
