Image

Integrasi E-Government, Pemda Hemat Anggaran Rp7 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 13:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 05 19 20 1694995 integrasi-e-government-pemda-hemat-anggaran-rp7-triliun-t0FIIQpwZS.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah berencana mengintegrasikan sistem electronic government (e-government) milik pemerintah daerah. Saat ini banyak pemerintah daerah telah menerapkan e-government namun belum terhubung satu dengan yang lain.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan saat ini 65% pemerintah daerah telah menerapkan e-government. Jika sistem tersebut bisa diintegrasikan maka akan ada efisiensi baik dari sisi publik sebagai user maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator. Salah satu anggaran pemerintah yang akan mengalami efisiensi besar- besaran adalah pos belanja IT.

”Kami sudah menghitung anggaran untuk belanja IT di seluruh daerah berkisar Rp14 triliun. Jika sistem e-government bisa diintegrasikan maka akan ada penghematan hingga 50%,” ungkapnya di Kantor Kemenpan-RB kemarin. Politikus PAN ini mengatakan saat ini pemerintah tengah mengembangkan sistem egoverment yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Asman yakin ketika sistem ini diberlakukan tidak saja belanja IT yang akan berkurang tapi juga yang lainnya. ”Sistem e-goverment performance base management kita lakukan percepatan. Kita harapkan program ini bisa cepat sampai ke daerah. Tahun ini dituntaskan, ” katanya. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Asman mengatakan akan memaksa daerah untuk menggunakan e-government.

Menurutnya, sampai saat ini masih ada saja daerah yang belum menerapkan hal ini. ”Daerah-daerah yang tidak mau kita paksa. Mau tidak mau ada sanksi. Sebenarnya sanksi moril saja kepala daerahnya pasti mengikuti,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan bekerja sama dengan Menpan-RB untuk mempercepat terwujudnya sistem e-government yang terintegrasi.

Menurutnya hal ini sebagai bagian pelaksanaan perintah presiden agar pusat dan daerah terintegrasi. ”Menpan- RB juga sepakat dengan kami, ada 15 isu temanya egovernment, seperti e-planing juga termasuk dan tahun ini seluruh provinsi dan kota/kabupaten harus punya sistem yang sama,” katanya.

Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung wacana integrasi sistem e-government antar pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu akan membantu percepatan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya. Apalagi jika pengabungan tersebut bisa menekan biaya belanja untuk operasionalisasi sistem e-government. ”Gagasan pengabungan sistem e-government milik pemerintah sangat baik dan kami siap berpartisipasi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, di Papua beberapa layanan publik telah menggunakan sistem e-government. Salah satunya proses pemberian izin usaha untuk memudahkan pelaku usaha menanamkan investasinya di Bumi Cendrawasih. ”Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua saat ini telah menerapkan program kinerja berbasis e-government, dengan demikian dapat mengevaluasi seluruh sistem yang telah dilaksanakan selama ini,” ujarnya.

Lukas menambahkan, sistem e-government harus diimbangi dengan perubahan karakter dari pejabat dan pegawai pemerintahan. Menurutnya, dengan sistem e-government semua aktivitas layanan publik menjadi cepat dan terkontrol.

Jika masih terjebak dengan pola lama, pejabat dan pegawai pemerintah akan ketinggalan. ”Kami harus mengubah karakter, sehingga pelayanan publik dapat terlayani, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha,” ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini