Share

Kebijakan Ekspor Mineral Harus Tetap Konsisten!

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 24 Mei 2017 12:29 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 24 320 1698587 kebijakan-ekspor-mineral-harus-tetap-konsisten-QXPik59o4C.JPG Ilustrasi: reuters

JAKARTA - Pemerintah diminta konsisten menerapkan standar tinggi terhadap permintaan untuk memperoleh rekomendasi ekspor mineral mentah, terutama terkait kesanggupan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Sebab, standar tersebut mencerminkan kesetaraan perlakuan kepada semua pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor tambang mineral.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan Handojo mengungkapkan, hingga kini belum ada satu pun perusahaan bauksit yang memperoleh rekomendasi ekspor mineral mentah dari pemerintah setelah ada kebijakan memperbolehkan ekspor mineral mentah bauksit kadar rendah.

Hal ini mengindikasikan pemerintah cukup konsisten menerapkan standar tinggi pemberian rekomendasi ekspor dengan meneliti kemauan, kesanggupan, dan komitmen perusahaan untuk membangun smelter. “Apabila ada keraguan dari sisi komitmen, sebaiknya pemerintah tidak usah memberikan rekomendasi ekspor karena tentu saja bakal bertentangan dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang menyatakan adanya kewajiban meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta.

Jonathan menambahkan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penjualan dan Rekomendasi Ekspor Mineral ke Luar Negeri, memberi dampak negatif untuk semua smelter. Dampaknya, smelter yang sudah ada di Indonesia mengalami kesulitan. Sejak pemerintah mencanangkan akan melakukan relaksasi mineral mentah, harga nikel langsung anjlok dari USD11.000 ke USD9.000 per metrik ton hingga kini.

“Semua investor yang membangun smelter mengalami kerugian karena harga yang anjlok tersebut,” tuturnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit sebelumnya menjelaskan, untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor mineral, syarat yang dipenuhi harus lengkap. Misalnya, perusahaan harus mencantumkan komitmen mereka dalam pembangunan smelter. Menurut dia, sudah ada beberapa perusahaan tambang nikel maupun bauksit yang mengajukan proposal ekspor.

Namun, rekomendasi tersebut ditolak Kementerian ESDM karena syarat yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi dalam kegiatan ekspor. Pengamat Hukum Pertambangan dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan, konsistensi kebijakan menjadi syarat mutlak dalam kegiatan investasi, termasuk investasi industri hilir pertambangan. “Itu yang harus disadari oleh pemerintah jika ingin kebijakan hilirisasi nasional bisa berjalan,” ungkapnya.

Dia meminta pemerintah menutup ekspor, termasuk nikel kadar rendah dan bauksit. “Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri dengan mempersiapkan sinergi antara sektor hulu dan hilir tambang mineral agar memberikan dampak nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional,” tandasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini