Kebijakan Ekspor Mineral Harus Tetap Konsisten!
JAKARTA - Pemerintah diminta konsisten menerapkan standar tinggi terhadap permintaan untuk memperoleh rekomendasi ekspor mineral mentah, terutama terkait kesanggupan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Sebab, standar tersebut mencerminkan kesetaraan perlakuan kepada semua pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor tambang mineral.
Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan Handojo mengungkapkan, hingga kini belum ada satu pun perusahaan bauksit yang memperoleh rekomendasi ekspor mineral mentah dari pemerintah setelah ada kebijakan memperbolehkan ekspor mineral mentah bauksit kadar rendah.
Hal ini mengindikasikan pemerintah cukup konsisten menerapkan standar tinggi pemberian rekomendasi ekspor dengan meneliti kemauan, kesanggupan, dan komitmen perusahaan untuk membangun smelter. “Apabila ada keraguan dari sisi komitmen, sebaiknya pemerintah tidak usah memberikan rekomendasi ekspor karena tentu saja bakal bertentangan dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang menyatakan adanya kewajiban meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta.
Jonathan menambahkan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penjualan dan Rekomendasi Ekspor Mineral ke Luar Negeri, memberi dampak negatif untuk semua smelter. Dampaknya, smelter yang sudah ada di Indonesia mengalami kesulitan. Sejak pemerintah mencanangkan akan melakukan relaksasi mineral mentah, harga nikel langsung anjlok dari USD11.000 ke USD9.000 per metrik ton hingga kini.
“Semua investor yang membangun smelter mengalami kerugian karena harga yang anjlok tersebut,” tuturnya.
