Sri Mulyani: Banyak Orang yang Bilang 'Saya Pancasila' tapi Tidak Bayar Pajak
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 tahun 2017 di Auditorium Kantor Pusat Ditjen Pajak. Selain itu juga dilakukan Bimtek untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tahun 2017.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, bimbingan dan sosialisasi dilakukan kepada lembaga jasa keuangan agar nantinya tidak salah dalam memberikan pengertian bagi nasabah.
"Kami laporkan yang hadir, kami undang 200, tapi satu undangan ada yang bawa dua orang. Dari Otorutas Jasa Keuangan (OJK), dari Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Asosiasi Asuransi, PT Pegadaian, BPPBK, Perhimpunan BI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia," ungkapnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Sosialisaai dan bimbingan teknis juga akan di hadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan memberikan paparannya mengenai Perppu sebagai syarat untuk ikut Automatic Exhange of Information (AEOI) atau pertukaran data nasabah guna kepentingan perpajakan pada 2018.
"Mengenai Perppu Nomor 1 akan dijelaskan oleh Bu Menkeu bahwa para undangan enggak perlu takut dengan perppu ini," katanya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masyarakat Indonesia yang belum membayar pajak berarti tidak mencintai Indonesia dengan sungguh-sungguh. Menurut dia, hal ini sudah dibuktikan dari lagu ‘Indonesia Raya’, yang kerap dikumandangkan dalam acara kenegaraan.
"Lagu ‘Indonesia Raya’, ada kalimat kita mencintai Indonesia negeri. Tanahku negeriku yang kucinta. Orang yang mencintai itu akan melakukan apa saja untuk yang dicintai. Pajak adalah minimum requirement untuk bisa katakan Anda cinta untuk Indonesia," jelasnya.
