JAKARTA - Kementerian BUMN mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp379,3 miliar.
Namun, beberapa anggota dewan mengatakan keberatannya untuk tambahan dana PMN tersebut. Bukan hanya untuk PT Djakarta Lloyd yang ditolak, tetapi juga untuk PMN PT KAI sebesar Rp2 triliun. Tapi untuk Djakarta Lloyd, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika memang merasa tidak efisien, maka dirinya akan mendukung keputusan Komisi VI.
"Saya hanya ingin meyakinkan sebagai Kemenkeu, saya titip ke Komisi VI kalau memang harus ditolak, ya ditolak, dalam artian kalau secara korporasi tidak feasible, kalau bapak ibu melihat ini fundamental dari sisi korporasi. Saya akan terima kasih kalau itu tidak dianggap feasible. Tapi saya kan Menkeu tidak melakukan dalami korporasi, tugas saya mendalami APBN dan makronya," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Menkeu kembali mengatakan bahwa ia akan memberikan sepenuhnya dukungan kepada Komisi VI untuk mendalami angka tersebut. Sebab, angka yang dibacakan didapat Menkeu dari Deputi BUMN.
"Kalau bapak sekalian katakan bahwa angkanya cukup spektakuler, dalam hal ini saya memercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan pendalam pada aset negara yang dipisahkan ini. Jadi supaya tidak tafsir, pasti saya setuju apa yang akan disampaikan bapak," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)