BUMN Ini Pikul Beban Utang Masa Lalu Rp1,2 Triliun

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 03 November 2020 13:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 03 320 2303374 bumn-ini-pikul-beban-utang-masa-lalu-rp1-2-triliun-hyOLODL1L0.jpg Djakarta Lloyd Pikul Beban Utang Masa Lalu. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - PT Djakarta Lloyd (Persero) memikul beban utang masa lalu. Dalam catatan laporan keuangan, perseroan masih memiliki kerugian akibat utang senilai Rp1,2 triliun.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Suyoto mengatakan, beban utang masa lalu menjadi kendala perseroan untuk mendapat dana segar baik berupa dana murah dan Initial Public Offering (IPO) atau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperoleh dana operasional bisnis.

Baca Juga: Begini Cara Djakarta Lloyd Lepas dari Daftar BUMN Rugi

"Ada beberapa kendala di kami terutama masalah finansial recovery, kami masih memiliki kendala karena kami masih memikul kendala kerugian di masa lalu yang cukup banyak hampir Rp1,2 triliun. dan ini menjadi catatan jelek dalam laporan keuangan kami, jadi kami masih ada kendala terutama kendala yang bersifat dana murah atau mungkin public offering," kata Suyoto dalam Webinar, Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Meski begitu, restrukturisasi utang perseroan sudah mulai dilakukan sejak 2019 lalu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Bahkan, saat ini sebanyak 20% saham perseroan dipegang oleh debitur, namun manajemen tengah berupaya melakukan buyback.

Baca Juga: Erick Thohir: Jangan Jadi Menteri Tapi Enggak Siap Dicopot

Akibat lain dari utang tersebut, kata Suyoto, selama beberapa tahun belakangan ini perseroan tidak menyetor laba bersih kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu dikarenakan, keuntungan yang diperoleh BUMN sektor pelayaran tersebut tidak saja digunakan untuk membayar upah buruh atau karyawannya, tapi juga digunakan untuk membayar utang.

"Selama ini bukan hanya membayar karyawan dan melaksanakan operasional, tapi kami juga membayar utang masalah lalu. Jadi ini adalah kontribusi kami kepada negara, karena perusahaan ini adalah perusahaan negara, jadi otomatis utang dan masalah ini juga menjadi masalah negara, dan ini menjadi tanggung jawab kami," katanya.

Hingga menjelang akhir 2020, proses restrukturisasi utang perseroan sudah memasuki tahun kedua. Bos perusahaan itu menyebut, masih tersisah 11 tahun bagi manajemen perseroan untuk melunasi semua beban keuangan tersebut.

Saat ini Djakarta Lloyd masih di bawah naungan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Setelah pembukaan keuangan perusahaan dinyatakan bersih, maka manajemen akan menerima bendera opsi terkait suntikan dana pemerintah seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai.

"Setelah kami pembukaannya bersih, ada beberapa opsi berupa PMN non tunai atau bagaimana untuk menghilangkan akumulasi kerugian di dalam catatan pembukuan kami, sehingga kami bisa melakukan penyegaran keuangan lebih mudah dan bisa membagi saham kami ke pasar sehingga kami mendapatkan dana segar untuk ekspansi," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini