nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Begini Penampakan Peta Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2017 12:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 14 320 1736193 begini-penampakan-peta-baru-negara-kesatuan-republik-indonesia-CK3ahowEWA.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menyelenggarakan penetapan pembaharuan peta negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017. Update Peta tersebut merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman.

Dalam penetapan tersebut, melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, khususnya tim perunding perbatasan maritim Indonesia. Selain itu, pembahasan juga telah melibatkan berbagai pakar di bidang hukum laut internasional dan batas maritim.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan Pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan. Penyempurnaan dan perubahan tersebut berdasarkan 4 faktor.

Yang pertama adalah faktor perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Dimana sebelumnya perjanjian ini sudah dilakukan ratifikasi oleh DPR RI. Selain itu, di dalam peta terbaru juga dilakukan penyempurnaan sebagai akibat perkembangan terbaru proses penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.

Karena dalam putusan mahkamah dimaksud memuat penjelasan rinci hukum internasional terkait status berbagai fitur maritim di dalam penetapan batas maritim suatu negara, sehingga dipandang perlu menyempurnakan beberapa posisi batas maritim Indonesia.

"Kita sudah adakan pertemuan internal dengan kementerian terkait. Kemudian, ada beberapa faktor yang menjadikan satu gagasan kenapa harus di rumah. Yang pertama perjanjian perbatasan antara Indonesia-Singapura, dan kemudian perbatasan wilayah maritim Indonesia-Filipina yang tinggal diberlakukan," ujarnya di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (14/7/2017)

Lalu yang kedua adalah berdasarkan kepada perkembangan hukum internasional. Seperti hasil putusan mahkamah arbitrasi internasional atas sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok.

"Kita juga ini berdasarkan arbitrasi laut Cina Selatan, antara Tiongkok dan Filipina yang keputusannya bikin yurispudensi. Jadi karang kecil di tengah laut engga berhak. Karena ada beberapa pulau kecil," jelas Aris.

Peta ini juga memuat hasil pembaharuan atas penamaan nama laut sesuai data yang sudah ada dan berbagai sumber data peta laut yang digunakan.Seperti perubahan nama dari Laut Cina Selatan menjadi laut Natuna Utara.

"Kita juga ingin update penamaan laut Utara Natuna yang sebelumnya bernama Laut Cina Selatan," kata Aris.

"Lalu yang terakhir adalah ada simplikask garis batas kita di Selat Malaka. Dan juga kawasan Indonesia Singapura itu perlu dimasukan , sehingga TNI AL mudah melakukan kegiatan patroli disana," imbuhnya

Sebagai informasi, penetapan peta di tanda tangani langsung oleh 21 perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, yaitu Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM. Lalu ada dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tentara Nasional Indonesia, TNI-AL, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga turut menandatangani pengesahan peta baru tersebut.

(rzk)

Berita Terkait

Peta NKRI 2017

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini