Sri Mulyani Mempertanggungjawabkan APBN 2016 di Paripurna DPR
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah mengadakan Rapat Paripurna untuk mendengar tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
Rapat dimulai pukul 11:15 WIB dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniwan, dan dihadiri oleh anggota paripurna. Selain itu, pihak pemerintah yang hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam rapat, Sri Mulyani menjelaskan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi untuk pelaksanaan APBN 2016. Ia mengatakan bahwa pada 2016 perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan pelemahan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan serta rendahnya volume perdagangan dunia.
"Kondisi ini sangat memengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara. Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta modernasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional," ungkap Sri Mulyani di Ruang Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Menurutnya, di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah Indonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawacita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.
