Image

Pengumuman! Transportasi Online Bakal Dikenakan Pajak

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017, 17:44 WIB
https img z okeinfo net content 2017 07 18 320 1739224 pengumuman transportasi online bakal dikenakan pajak 4B3nEoq3rm jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - Transportasi online menjadi salah satu perhatian dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, persoalan transportasi online ini turut dibahas dalam rapat terbatas hari ini di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat terbatas ini. Salah satunya adalah terkait hubungan antara perusahaan transportasi online dengan para pengemudi.

Namun, menurut Budi Karya, Jokowi menekankan bahwa aturan ini diharapkan tidak membebani masyakarat. Termasuk di antaranya adalah perusahaan, pengemudi, hingga pengguna transportasi online.

"Poinnya ini satu industri kreatif, kita jangan buat hambatan yang nantinya membuat biaya tinggi . Itu catatan presiden, kita buat regulasi jangan persuilit orang, terbitkanlah cara yang memungkinkan efesiensi yang akhirnya diterima masyarakat, daripada kita berambisi atur tapi masyarakat justru nantinya tidak dapat apa-apa," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurut Budi Karya, pada rapat terbatas ini turut dijelaskan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pemerintah pun akan terus melakukan sosialisasi terkait aturan ini.

"Kita masih ada waktu untuk sosiasliasi. peraturan kemarin kan kesepakatan para pihak. Kalau pemerintah berniat akomodasi kondisi kita tidak salah apabila kita harus merubah dan kami siap mengubah untuk melakukan hal yang paling pas bagi masyarakat," ujarnya.

Aturan ini, lanjutnya, telah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan beberapa hal terkait aturan taksi online, salah satunya adalah pajak dan sektor ketenagakerjaan.

"Nanti Menaker deskripsikan, silakan hak-hak apa saja yang wajib dilakukan. Demikian juga soal pajak, ini kan industri baru, pajak pun kalau mau beri dispensasi tertentu untuk waktu tertentu nanti baru dijadikan potensi. Jadi jangan dimatikan di depan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan bahwa pemerintah memang akan memungut pajak bagi taksi online. Artinya, tak ada perbedaan pajak antara transportasi online dengan transportasi konvensional.

"Nanti Bu Menteri akan berikan. Intinya pajak dikenakan untuk online maupun offline. Harus membayar pajak juga. Semua kan, transaksi kan yang memberikan nilai tambah, memberikan penghasilan dikenakan semua," ujar Mardiasmo.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini