Proyek Panas Bumi Berpotensi Rugikan Negara, KPK Diminta Turun Tangan
JAKARTA - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi hingga saat ini terdapat lima kendala utama investasi panas bumi di Indonesia.
Lima kendala utama itu yakni lokasi potensi panas bumi yang terletak di hutan konservasi, adanya resistensi masyarakat, permasalahan harga, pendanaan dan proses perizinan yang berhubungan dengan bisnis panas bumi.
Salah satu masalah yang muncul dalam pengembangan panas bumi adalah konflik PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) diminta menyikapi kasus proyek panas bumi ini dikarenakan berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami menduga ada permainan hukum yang berpotensi membahayakan keuangan negara melalui kriminalisasi BUMN. Kami minta KPK dan KY bersikap soal persidangan BUMN ini", ujar Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (18/7).
Dia meminta KPK dan KY mencermati secara seksama masalah ini, sekaligus bersikap tegas setelah memantau persidangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ini.
