Garam Langka, Kementerian Kelautan dan Perikanan: Karena Anomali Iklim
JAKARTA - Kelangkaan garam konsumsi melanda beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya, harga komoditas ini meroket tajam hingga mencapai dua kali lipat dari harga normal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti menjelaskan, penyebab langkanya garam adalah imbas dari ketidakpastian cuaca. Sehingga, masa penan petani garam pun mengalami penundaan.
"Saat ini terjadi anomali iklim dari awal tahun," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Brahmantya melanjutkan, KKP telah membuat tim gabungan yang terdiri Kemenko Maritim, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bareskrim Polri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan review dan verifikasi terhadap kebutuhan bahan baku garam konsumsi nasional.
Hasil verifikasi, nantinya akan menjadi dasar dalam merekomendasi impor garam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi pada 2017. Dia melanjutkan, KKP saat ini telah menyusun strategi peraturan menteri KKP tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan UU No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan budidaya ikan dan petani garam.
"Sebelum peraturan ini terbit, KKP akan koordinasi dengan instansi-instansi terkait agar peraturan perundang-undangan dan implementasi pergaraman selaras dengan UU No. 7 tahun 2016," terang dia.
Sedangkan tim yang telah dibentuk, akan membahas penyesuaian aturan impor Kemendag dalam pemberian izin bagi PT Garam selaku perusahaan garam BUMN melakukan impor. Kemendag akan menerbitkan izin impor kepada PT Garam sebagai BUMN yang menangani usaha di bidang penggaraman sebagai kebutuhan garam konsumsi.
"Di mana mensyaratkan adanya penyesuaian permendag 125 Tahun 2015 terkait kadar NHCL yang disesuaikan dengan Peraturan Perindustrian No 88 tahun 2014," terang dia.
Dia melanjutkan, BPS juga bertugas mengumpulkan data sensus garam setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana kelangkaan garam dan pasokan garam yang dimiliki Indonesia.
"BPS saat ini tengah mendata produksi garam rakyat saat ini berapa persen, kalau tetap kurang kan masalah neraca kebutuhannya harus sama. Bagaimana juga nanti kalau hasil verifikasinya masih kurang nanti kita lihat seberapa level amannya, seperti kemarin waktu rekomendasi waktu yang pertama," tutup dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
