Mengejutkan! Dana Desa Hampir Rp800 Triliun, Wamenkeu: Jangan Sampai Tidak Optimal
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakers) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2017. Dalam paparannya, Mardiasmo mengatakan agar anggaran Dana Desa dapat digunakan secara optimal.
Menurutnya, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sudah sangat besar, sehingga diharapkan digunakan secara optimal. Karena selama ini dia menilai realisasi penggunaan anggaran desa belum sepenuhnya.
"TKDD itu hampir Rp800 triliun loh jangan sampai tidak dipakai dengan optimal. Makanya kami mau diskusi interaktif saat ini, akan catat masukan dari sana sini. Ini saya mau tanya per daerah, dana reboisasi mau diapakan, realisasinya seperti apa. Jangan hanya uangnya masuk rekening tapi tidak dipakai," ungkapnya di Gedung KLHK, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Baca Juga:
Dana Desa Naik Jadi Rp120 Triliun, Kemendes Tingkatkan Pengawasan
Rapat 3 Menteri: Pengelolaan Dana Desa Rp60 Triliun Dievaluasi
Sehingga melalui Rakornas KLHK ini diharapkan lebih dari sekadar diskusi. Karena pemerintah ingin agar kementerian lebih optimal dalam memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan oleh negara.
"Kita ingin kerja yang lebih optimal, punya terobosan, tidak seperti biasanya. Kami harap pertemuan ini membuahkan hasil yang tinggi. Karena kementerian atau lembaga kita lihat, penerimaan fiskal dari kehutanan sangat luar biasa. Insentif fiskal yang diberikan juga sudah cukup. Tapi Ibu Menteri (KLHK) sudah sering bersinergi dengan kita (Kemenkeu)," jelasnya.
Dirinya menurutkan, saat dulu masih menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan selama 4 tahun banyak dana transfer ke daerah, terutama yang ke sektor LHK. Namun, dana yang diberikan ke daerah-daerah tersebut belum digunakan secara optimal.
"Banyak yang belum optimal di daerah. Intinya saya ingin dana yang diberikan ke daerah, seperti dana reboisasi, bantuan ke daerah, DAK kehutanan, itu terpakai dengan baik," tuturnya.
Sementara itu, ia menjelaskan adapun Dana Bagi Hasil (DBH) 60% dialokasikan ke daerah dan 40% ke Pusat. Di pusat ada 2 cara baginya, yakni dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan dengan program.
"Saya diminta Bu Menteri (KLHK) untuk melihat lagi realisasi dan pelaksananya. Makanya kita ketemu di sini untuk rumuskan sama-sama. Yang dari BLU itu belum optimal karena pakai skema dana bergulir, yang lewat program juga belum bisa apalagi sampai mengentaskan kemiskinan. Tapi itu capaian yang harus kita optimalkan lagi. Padahal kalau itu digunakan sudah cukup bagus. Ini sesuatu yang ironis, di satu sisi kita sudah utang tapi di satu sisi masyarakat butuh, tapi penggunaannya belum optimal. Kami akan reformasi regulasi ini agar optimal," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
