NOTA KEUANGAN: Jokowi Sebut Jurang si Kaya dan si Miskin Sudah Turun
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sudah ada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini didukung dengan stabilnya inflasi.
Menurut Jokowi, dengan dukungan perbaikan infrastruktur dan logistik pasokan barang kebutuhan masyarakat, sertakerjasama yang solid antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, tingkat inflasi dapat dikendalikan di 3,35% pada tahun 2015 dan 3,02% pada tahun 2016, sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan.
"Pengendalian inflasi masih terus dilanjutkan pada tahun 2017, sehingga realisasi inflasi mulai Januari sampai dengan Juli termasuk saat menjelang Lebaran dapat dijaga pada tingkat 2,6%," kata Jokowi saat Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintas atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2018 Beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Baca Juga: NOTA KEUANGAN: Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 5%, Jokowi: Investor Semakin Percaya dengan Kita
Menurut Jokowi, dari sisi kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin terhitung 28,59 juta orang dan pada Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang.
Dengan tantangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya maksimal untuk mengakselerasi penurunan jumlah penduduk miskin melalui berbagai inovasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
"Ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin juga menunjukkan penurunan. Ini terlihat dari indeks Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5,81% pada Februari 2015 menjadi 5,33% pada Februari 2017," tukasnya.
Baca Juga: NOTA KEUANGAN: Jokowi Banggakan Pencapaian Laporan Harta Tax Amnesty, Tertinggi di Dunia!
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan akan melakukan efisiensi dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2018.
Jokowi menjelaskan, belanja negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun.
"Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi, penajaman kualitas belanja, serta pencapaian sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi ketimpangan, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan," tegas Jokowi.
Jokowi menambahkan, dengan rencana Pendapatan Negara dan Belanja Negara dalam tahun 2018 tersebut, defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan menjadi Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19% dari PDB. Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.
(Dani Jumadil Akhir)
