nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.443 Triliun pada 2018, Terbesar untuk Kementerian dan Lembaga Rp814,1 Triliun

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2017 07:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 08 17 20 1757749 belanja-pemerintah-pusat-rp1-443-triliun-pada-2018-terbesar-untuk-kementerian-dan-lembaga-rp814-1-triliun-qh0ZMyPKsR.jpg Ilustrasi: Foto Istimewa

JAKARTA - Belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp1.443,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini digunakan untuk kementerian dan lembaga (K/L) dan non-K/L lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Seperti dikutip dalam data Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/8/2017), total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun terdiri dari belanja K/L sebesar Rp814,1 triliun dan belanja non-K/L Rp629,2 triliun. Belanja non-K/L itu terdiri dari pembayaran bunga utang Rp247,6 triliun, subsidi energi Rp103,4 triliun, dan subsidi nonenergi Rp69 triliun.

Baca Juga: Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Rp761,1 Triliun, Begini Rencana Penggunaannya!

Belanja K/L Rp814,1 triliun digunakan untuk perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan, efisiensi belanja operasional, monitoring pelaksanaan, dan proses pelelangan yang lebih awal.

Seperti yang diketahui, belanja negara dalam RAPBN 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,1 triliun.

Menurut Joko Widodo (Jokowi), dengan rencana pendapatan negara dan belanja negara dalam 2018 tersebut, defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan menjadi Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19% dari PDB. Sasaran defisit anggaran 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya pada 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.

"Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018 tersebut, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman/utang, yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional," kata Jokowi.

Baca Juga: Kementerian PUPR Raih Anggaran Terbesar di RAPBN 2018, Menteri Basuki: Ini untuk Bangun Jalan Baru hingga Rumah!

Jokowi menambahkan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan.

Selain itu, rasio utang terhadap PDB akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini