JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR) Exhibition, di Balai Kartini, Jakarta. Dalam arahannya, Hanif meminta dana CSR diperuntukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kemenaker juga menyatakan tengah menyiapkan program dana cadangan pesangon yang diperuntukan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui dana ini, pekerja yang ter-PHK bisa memiliki dana yang cukup sambil mencari pekerjaan baru sampai mendapatkannya.
Selanjutnya, ada hal unik dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-72 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Para mantan Presiden Republik Indonesia berkumpul dalam satu panggung pada momen peringatan HUT RI Ke-72 di Istana Merdeka. Ternyata, momen tersebut mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.
Menaker: CSR BUMN Bukan Semata Sedekah tapi Harus Selesaikan Masalah Kemiskinan!
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR) Exhibition, di Balai Kartini, Jakarta. Dalam arahannya, Hanif meminta dana CSR diperuntukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Pada dasarnya dana CSR bukan semata-semata sedakah syariah perusahaan pada masyarakat, tapi baik untuk kepentingan yang seharusnya dibuat lebih baik. Nilai terkaitnya yakni memastikan bisnis sustain dan masyarakat mendapat suatu keahlian," ujarnya, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Hanif menyampaikan, dari jumlah angkatan tenaga kerja Indonesia sebanyak 131 juta, 60% di antaranya merupakan tamatan pendidikan SD dan SMP. Menurut Hanif, ini suatu problem, di mana kualitas pendidikan tenaga kerja menyebabkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang berkualitas karena rendahnya pendidikan.
"Ini memang menjadi tugas pemerintah, tapi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan harus didukung oleh keseluruhan. Perusahaan dengan program CSR bisa mengoptimalkan dengan memberikan pelatihan pada masyarakt supaya memiliki keahlian. Dengan keahlian maka mereka memiliki kompetensi yang tinggi," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Hanif, pemerintah mengajak perusahaan BUMN dan swasta untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Melalui hal ini maka angka kemiskinan juga bisa ditekan.
"Salah satu penyebab dari kemiskinanan, pengangguran dan ketimpangan adalah kompetensi tenaga kerja. Masalah skill membuat orang miskin, karena pendapatan dari pekerjaan rendah. Jadi kita mendorong supaya semua terlibat," tuturnya.