Harga Mati! Menko Luhut: Freeport Tak Bisa Berunding Soal Smelter dan Divestasi 51%
JAKARTA - Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan sikap pemerintah terhadap progres perundingan Freeport. Harga mati, bahwa divestasi saham 51% dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) harus dilakukan dalam waktu 5 tahun.
Luhut mengatakan, secara kontrak yang ada pemerintah tetap menghormati kontrak Freeport dengan Kontrak Karya (KK) yang habis masa operasinya pada 2021. Tapi begitu kontrak selesai, Luhut pastikan tambang di Tembagapura Papua akan kembali ke Indonesia.
Baca juga: Freeport Sepakat Divestasi 51%, Menteri Jonan: Tinggal Tunggu Mekanismenya!
"Sikap kami kan sudah pasti berkali-kali enggak akan mundur. Berkali-kali analoginya kalau kontrak ini dibiarkan juga 2021 kan selesai. Masak kita harus nurut mereka, enggak lah, tapi kita menghormati setiap kontrak yang ada. Seperti Mahakam saja, Total itu begitu selesai kan kembali lagi ke kita dan bahwa dia ingin kembali masuk lagi silahkan 39% (saham Total)," ujarnya di kantornya, Gedung BPPT, Jakarta, Senin (21/8/2017).
Luhut mengatakan, sekarang pemerintah sedang mencari skema untuk membeli 51% saham Freeport. Misalnya, prioritas pertama Nasional, kemudian daerah, dan swasta.
