Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Keuangan. Namun, Sri Mulyani tetap menargetkan adanya peningkatan penerimaan negara setelah adanya kesepakatan dari proses divestasi dan perihal perpajakan.
"Dalam komposisi ini yang paling challenging (menantang), masing-masing komposisi punya induk UU yang berbeda, di dalam UU Minerba lebih memberikan keleluasaan semua boleh dinegosiasikan asalkan penerimaan negara bisa lebih besar. Ini untuk landasan kepastian rezim fiskalnya," ujarnya.
Baca juga: Di Depan Bos Freeport, Sri Mulyani: Negosiasi Perpanjangan Kontrak Tak Mudah!
Pemerintah menang menargetkan penerimaan negara yang lebih besar dalam skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Untuk itu, skema perpajakan pun akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam perpanjangan kontrak ini.