Share

Permudah Pemda Terbitkan Obligasi, Perlu Izin Kemenkeu

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 09 September 2017 18:59 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 09 320 1772705 permudah-pemda-terbitkan-obligasi-perlu-izin-kemenkeu-2QIQprHuNU.jpg Foto: Giri Hartomo/okezone

BOGOR - Surat utang atau obligasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Pemda) hingga saat ini belum banyak diminati. Hal ini dikarenakan rumit dan panjangnya izin proses yang harus dilalui oleh Pemda sebelum menerbitkan obligasi.

Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK Muhammad Maulana mengatakan, pihaknya akan menyusun kebijakan yang bisa mempermudah penerbitan obligasi oleh Pemda. Meskipun begitu, dirinya enggan menjelaskan poin-poin yang akan di pangkas dan permudah oleh pihaknya.

Namun, kemudahan tersebut bisa didapatkan setelah Pemda melalui tiga proses yang wajib dilalui terlebih dahulu. Pasalnya kemudahan tersebut hanya diperuntukkan untuk mempermudah proses obligasi yang masuk ke pihaknya.

Baca juga: Rumit dan Belum Ada Jaminan, Obligasi Daerah Tak Banyak Dilirik

"Kan prosedurnya kami siapkan draf, dirapatkan dalam RDK. Kalau setuju baru lakukan hearing untuk meminta pendapat masyarakat," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Savero, Bogor, Sabtu (9/9/2017).

Kemudahan tersebut lanjut Maulana, ditargetkan bisa mulai dijalankan pada kuartal ke empat pada tahun ini. Oleh karena itu, dirinya berharap pilot project penerbitan obligasi oleh Pemda yang akan dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa dilakukan pada 2018.

Akan tetapi, tetap saja pemerintah tahun harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Adapun prosedur yang pertama adalah Pemda harus melewati prosedur tiga izin dan pertimbangan tersebut.

Baca juga: Terbitkan Obligasi Daerah, Cara Kaltim Danai Proyek Tol Samarinda-Bontang

Lalu yang kedua adalah Pemda tidak hanya harus menerbitkan obligasi berupa proyek infrastruktur yang berguna bagi masyarakat tetapi juga harus menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir, obligasi tersebut akan dinilai oleh lembaga pemeringkat yang telah mendapat izin dari OJK.

"Jadi mestinya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi kan kenapa perlu izin Kemenkeu karena nanti Menkeu harus yakin bahwa daerah ini punya kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini