Swasta Dianggap Anak Tiri, BUMN Harusnya Garap Proyek Infrastruktur di Atas Rp150 Miliar
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan dibuatnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur batasan nilai investasi bagi BUMN. Sebab, Hipmi menilai saat ini pemerintah terlalu mengutamakan BUMN di setiap proyek infrastruktur.
HIPMI memandang banyak proyek infrastruktur yang nilainya tak seberapa dibabat oleh perusahaan BUMN. Menurut HIPMI sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh perusahaan swasta nasional. Sayangnya swasta tidak diberikan kesempatan.
"Kami mengusulkan harus ada Perpres yang mana membatasi wilayah angka berapa pekerjaan infrastruktur itu yang bisa dikerjakan pemerintah maupun tidak," jelas Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia dalam forum group discussion (FGD) di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa 12/9/2017).
Baca Juga: Hipmi: Monopoli BUMN Sangat Tinggi!
Berdasarkan usulan pihaknya, besaran nilai proyek infrastruktur yang sebaiknya bisa dikerjakan pemerintah adalah di atas Rp150 miliar. Sementara perusahaan swasta nasional diberikan kesempatan mengerjakan proyek infrastruktur di bawah nilai tersebut.
"Lagi kita susun draft-nya. Saya sarankan Rp150 miliar. Karena kita angka-angka tersebut sudah bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha nasional yang ada di daerah," ujarnya.
Harapannya, dengan aturan seperti itu, tidak ada lagi kesan permonopolian yang dilakukan oleh BUMN dan anak cicit perusahaannya
Baca juga: "Disumbang" Negara Rp103 Triliun, BUMN Setor Dividen dan Pajak Rp1.795 Triliun
"Saya contohkan pembangunan jalan tol ya, kalau hanya untuk menyediakan batunya, besinya, pasirnya juga diambil oleh anak perusahaan BUMN apa itu tidak monopoli?. Pekerjaan pemerintah yang bisa dikerjakan oleh pengusaha nasional yang nilai proyeknya Rp100 miliar-Rp200 miliar ya kasih saja ke pengusaha nasional kita," jelasnya.
BUMN juga diminati lebih membuka diri dan memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta nasional terlibat dalam pembangunan infrastruktur. "Harus memberikan ruang bagi pengusaha yang ada di daerah menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi agar mereka merasa memiliki pembangunan infrastruktur itu," lanjutnya.
Baca juga: 6 BUMN Masih Saja Rugi, Kementerian BUMN: Ada PMN, Tidak Serta Merta Ada Profit
"Sebab ada persoalan-persoalan lokal yang susah untuk diselesaikan oleh orang-orang pusat yang hanya bisa diselesaikan orang-orang lokal. Ruang itu lah yang diberikan (ke perusahaan swasta nasional di daerah)," tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
