Reforma Agraria Masih Jadi Tantangan, BPN Terus Dorong Pajak Progresif Lahan
Karena itulah, dia menyatakan sepakat dengan kebijakan reforma agraria yang diusung pemerintah. Kata Faisal, kebijakan tersebut akan mampu mengikis ketimpangan. “Tapi tidak hanya redistribusi aset, tapi juga redistribusi akses. Ini penting sekaligus untuk dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Kendati demikian, pemerintah perlu juga memikirkan potensi terjadinya moral hazard pada kebijakan reforma agraria. Misalnya, kemungkinan lahan yang didistribusikan berganti kepemilikan kepada pemilik modal.
“Tak kalah pentingnya adalah model pembagian lahannya harus merata dan transparan, jangan sampai justru menimbulkan gejolak sosial di lingkungan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, one map policy terutama terkait cross checking, dalam hal ini tentu memerlukan banyak aspek teknologi. Terkait hal ini, banyak lembaga multilateral tertarik untuk membantu.
“Saran saya, apabila hal ini masih bisa ditangani oleh negara, maka baiknya negara saja yang menangani hal ini untuk mempertahankan kemandirian dan keamanan informasi negara,” kata dia.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
