"Pertimbangan yang pertama, bahwa selama ini anggarannya kemarin di APBN Polri itu sebetulnya menurun cukup besar dibanding tahun 2017 ini, memang waktu itu kita ajukan postur dan dari Pak Kapolri menyampaikan dana untuk operasionalnya dalam rangka mengamankan tahun pemilu itu malah justru terjadi penurunan, kalau dilihat postur di RAPBN tahun ini dibanding dengan nota keuangan memang terjadi penurunan jadi sebenarnya ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama," jelas dia.
Untuk TNI, kata Sri Mulyani, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu ajuan anggaran yang dibutuhkan, terutama untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selanjutnya untuk kejaksaan, membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi yang dirasakan perlu ditingkatkan, sementara untuk Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bentuk penyesuaian perubahan geopolitik dan teknologi informasi.
Baca juga: Belanja Negara Naik Rp16 Triliun Jadi Rp2.220 Triliun di APBN 2018, Untuk Apa Saja?
Meski demikian, Sri Mulyani masih enggan menyebutkan secara rinci tambahan-tambahan per K/L yang akan didapat pada 2018. "Ini paketnya belum final ke pembahasan panja belanja. Presiden dan wapres minta supaya ruang itu tetap diprioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya," tutup dia.
(Rizkie Fauzian)