Share

Pisah dari Kemenkeu, Ditjen Pajak Diusulkan Jadi Lembaga Semi Otonom

Lidya Julita Sembiring, Okezone · Kamis 05 Oktober 2017 19:27 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 05 20 1789591 pisah-dari-kemenkeu-ditjen-pajak-diusulkan-jadi-lembaga-semi-otonom-2R6fGQubUf.jpg Foto: Lidya Julita Sembiring/Okezone

JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar perpajakan. Rapat digelar untuk mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Salah satu poin dalam KUP yang dibahas adalah kelembagaan, di mana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pengamat Perpajakan Darrusalam mengatakan setuju dengan pemisahan ini tapi Ditjen Pajak tidak boleh berdiri sendiri tapi harus ada dewan direksi yang berasal dari berbagai lembaga pemerintah di Indonesia.

Baca juga: Dibuka 1 Jam, Antrean Lowongan BUMN di JCC Langsung Mengular

"Sudah saatnya DJP dikeluarkan dari Kemenkeu. Sejak 2013 saya dukung ini dipisah, tidak dalam konteks fully independen, tapi semi," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Usulan yang dimaksud Darrusalam adalah Ditjen Pajak harus berdiri sebagai lembaga semi. Nantinya, Ditjen Pajak harus memiliki komisioner yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Baca juga: Kemenkeu Tambah 4.000 Pegawai di 2018, Paling Banyak untuk Ditjen Pajak

"Usulan baru saya, pimpinan lembaga baru itu sifatnya Board of Directors (BoD) seperti Singapura, Hongkong, Malaysia. Di Hongkong ada 5 komisioner, Malaysia ada 7 komisioner, Singapura 9 BOD. Di masing-masing BOD ada perwakilan yang berkaitan dengan pajak," jelasnya.

"Ada dari private bisa mewakili lawyer, ekonom, perbankan atau akuntan. Ini karena pajak multidisiplin ilmu, maka logis kalau nanti BOD representasikan keilmuan tersebut. Ini untuk memberikan kepercayaan dari WP. Agar perumusan kebijakan itu sudah terwakili," imbuhnya.

Baca juga: Ajukan Skema Baru, Tunjangan Pegawai Pajak Disesuaikan dengan Kinerja

Selain itu, untuk institusi perpajakan nantinya harus sama-sama terbuka. Artinya ke depan segala sesuatu yang menyangkut kebijakan menetapkan subjek, objek, dan tarif pajak harus melibatkan partisipasi wajib pajak.

"Jadi WP tidak dikejutkan kebijakan yang sifatnya jangka pendek atau semata-mata kejar target yang sering tidak tercapai yang biasanya dilakukan 3 bulan hingga 4 bulan terakhir," tukasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini