Share

Soal RUU Perpajakan, Kepastian Hukum Lebih Penting dari Keadilan!

Lidya Julita Sembiring, Okezone · Kamis 05 Oktober 2017 20:48 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 05 20 1789629 soal-ruu-perpajakan-kepastian-hukum-lebih-penting-dari-keadilan-eKvcmPfv14.jpg Foto: Lidya Julita Sembiring/Okezone

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dilanjutkan. Kali ini Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta masukan pakar perpajakan.

Mengenai RUU KUP, Pengamat Pajak Darrusalam mengatakan, bagi wajib pajak (WP) yang lebih penting adalah kepastian hukum dibandingkan keadilan. Pasalnya, ia menilai keadilan susah dicapai sedangkan kepastian bisa diberikan oleh Pemerintah.

"WP butuh kepastian. Asas penting di RUU KUP yang prioritas adalah kepastian hukum, baru keadilan," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca Juga: Pisah dari Kemenkeu, Ditjen Pajak Diusulkan Jadi Lembaga Semi Otonom

Menurutnya, saat ini pelaksana tugas atau Komite pengawas perpajakan RUU KUP tidak jelas. Untuk itu, dirinya menyarankan pembentukan Komite ketika Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak berpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komite, lanjut dia, disarankan tidak hanya dari Ditjen Pajak saja. Dia menilai, wajib pajak juga harus ikut bergabung menjadi komite sehingga bisa memperjuangkan hak dari para WP. Bisa jadi lembaga seperti Ombudsman bisa masuk sebagai komite.

"Di RUU KUP ini enggak jelas komite itu mewakili siapa, Kemenkeu atau WP? Menurut saya komite bisa untuk wakil WP yang nantinya akan memperjuangkan hak-hak wajib pajak itu," jelasnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Buka Stan di Tengah Pelamar Kerja BUMN, Buat Apa?

Di sisi lain, mengenai kepastian hukum ada 2 poin penting yang harus dilakukan. Pertama, pengaturan saat penerbitan keputusan imbalan bunga di RUU KUP tidak diatur waktu akan dikeluarkan sehingga ia meminta agar diatur waktunya. Sebab, jika tidak dijelaskan dalam RUU KUP ini maka akan kembali lagi ke UU administrasi.

Poin kedua yakni, kepastian data dan informasi di luar lembaga keuangan apakah nantinya bisa dilakukan secara otomatis atau periodik. Karena ia menilai dalam RUU ini tidak dijelaskan secara tuntas.

"Untuk lembaga atau asosiasi tertentu harus diberi kewajiban untuk memberi data atau informasi secara otomatis dan periodik," paparnya.

Baca Juga: Dirjen Pajak Pensiun Akhir Tahun, Kemenkeu Pastikan Target Penerimaan Tidak Terganggu!

Sementara untuk keadilan dirinya menilai akan sulit untuk dicapai karena paradigma pajak sudah berubah. Praktik kepatuhan sukarela dan dipaksakan di banyak negara sudah ditinggalkan tapi masih dipakai oleh Indonesia sehingga ia kembali menekankan bahwa yang terpenting kepastian.

"Sekarang itu, kooperatif complience yang 2014 sudah 20 negara ikut program seperti ini,yang ingin dicapai agar biaya kepatuhan wajib pajak ataupun administrasi bagi otoritas pajak memungut pajak bisa di minimalisir. Prioritas bukan after terutang tapi di awal, untuk menguji apakah WP punya tata kelola DJP. Kalau ini bisa dilakukan, otoritas pajak punya perhitungan berapa pajak yang bisa dia pungut. Bagi WP sudah tahu berapa kira-kira pajak yang harus dibayar," tukasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini