"Nanti kami bahas ke Kementerian Keuangan, itu satu hari penumpangnya sudah satu juta," katanya.
Tahun lalu KAI mendapatkan PSO Rp2,1 triliun, jumlah tersebut naik dari 2016, yaitu Rp1,8 triliun seiring dengan bertambahnya jumlah penumpang, terutama penumpang KRL.
"Maksud dari PSO adalah untuk pelayanan kelas ekonomi, baik antarkota dan perkotaan dengan tarif terjangkau dan sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang disediakan," katanya.
Zulmafendi berharap KAI bisa mengelola dengan baik PSO yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
Selain itu, lanjut dia, KAI juga diharapkan bisa mendapatkan dana dari sumber lain, sehingga tidak membebani APBN.
(Fakhri Rezy)