Sementara, Vietnam dapat menarik keuntungan dari adanya strategi migrasi nasional untuk memandu reformasi. Penyederhanaan proses formal dapat mengurangi biaya migrasi keluar, terutama di negara-negara dengan penghasilan lebih rendah seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar.
"Negara penerima juga dapat membuat langkah-langkah untuk memaksimalkan manfaat dari mobilitas tenaga kerja," kata Mauro.
Adapun Malaysia dapat menyesuaikan kebijakan migrasi dengan kebutuhan ekonomi negara
tersebut, termasuk merevisi sistem retribusi juga dengan memperkuat koordinasi dengan negaranegara pengirim. Lalu, Thailand dapat mengubah status migran yang tidak memiliki dokumen menjadi resmi dan menurunkan biaya terkait prosedur masuk.
"Sementara bagi Singapura yang telah mengembangkan sistem migrasi sangat maju dan telah berfungsi dengan baik, kesejahteraan pekerja migran tetap harus diperhatikan," pungkasnya.
(Rizkie Fauzian)