Image

Menteri PUPR Pastikan BUMN Tak Monopoli Proyek, Ini Hitungannya

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 14:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 12 320 1794026 menteri-pupr-pastikan-bumn-tak-monopoli-proyek-ini-hitungannya-DXO5LHu9ux.jpg Foto: Trio/Okezone

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan bahwa BUMN konstruksi tidak melakukan monopoli terhadap proyek infrastruktur. Hal itu menyusul keluhan Kadin Indonesia yang menganggap BUMN melakukan monopoli.

"Saya akan bicara soal PUPR, saya ada datanya. Datanya PU, yang kontraknya di atas Rp100 miliar 20-50% (yang dikerjakan BUMN), di tahun 2016 hanya 20%. Jadi kalau ada kontrak konstruksi kita hanya sedikit yang di atas Rp100 miliar," kata Basuki ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Untuk tahun 2016 juga sama. Kata Basuki proyek infrastruktur senilai di atas Rp50 miliar juga mayoritas dikerjakan oleh badan usaha swasta. Hanya sedikit porsi yang digarap oleh BUMN. "Tahun lalu di atas Rp50 miliar, itu hanya kecil banget 20%," paparnya.

Baca Juga: Gantikan Menteri Rini, Menperin Dicecar soal Penjualan BUMN

Adapun, untuk menjaga agar BUMN tak memonopoli proyek infrastruktur, Kementerian PUPR sudah menerapkan Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi telah mengatur bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar hanya diperbolehkan untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.

"Bahkan Waskita Karya hanya mau di atas Rp300 miliar. PTPP hanya mau Rp150 miliar ke atas. Waskita fokus di tol, PP fokus di investasi. Jadi jelas ya hanya 24% yang di atas Rp100 miliar," terangnya.

Baca Juga: Strategi Turunkan Harga Sembako di Papua, PPI Utak-atik Rute Pengiriman Barang

Basuki pun mengungkapkan data, bahwa dari 11.910 paket kontraktual BUMN dengan nilai investasi sebesar Rp81,7 triliun, porsi terhadap proyek senilai lebih dari Rp100 miliar sebesar 24,41%. Untuk proyek Rp50 miliar-Rp100 miliar sebesar 17,61%. Selanjutnya untuk proyek senilai Rp5 miliar-Rp50 miliar sebesar 44,17% dan proyek Rp5 miliar sebesar 13,81%.

Artinya, proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang lebih kecil kebanyakan digarap oleh perusahaan menengah swasta nasional. Sebab, BUMN porsinya lebih banyak di proyek-proyek bernilai besar atau Rp100 miliar ke atas, yang jika ditangani oleh swasta akan membebani sisi keuangan kontraktor swasta.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini