Jokowi Kecewa, Baru 9% Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan masih banyak tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang belum tersertifikasi. Padahal, pemerintan tengah mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Pasalnya, guna meningkatkan daya saing di bidang infrastruktur dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut yang memiliki keterampilan baik, salah satunya diukur lewat sertifikasi. Sayangnya, masih sedikit tenaga kerja konstruksi Indonesia yang memiliki sertifikat.
"Tadi saya tanya Pak Menteri PU (Basuki Hadimuljono), berapa sih tenaga kerja konstruksi yang ada di seluruh Indonesia baik yang bekerja di pemerintah, BUMN dan swasta. kira-kira ada 7 juta, tapi yang bersertifikat baru 9%, baru kira-kira 600 ribu, dikit sekali yang pegang sertifikat," katanya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Baca Juga: Duh, Indonesia Minim Bisnis Jasa Kontruksi Spesialisasi
Karena itu, guna mendorong tenaga kerja konstruksi agar semakin banyak yang mendapatkan sertifikat maka hari ini Jokowi pun meresmikan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia, berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Namun, untuk mendapatkan sertifikasi, tenaga kerja konstruksi harus lulus sejumlah tes yang mengukur kemampuan mereka agar diketahui apakah mereka layak menerima sertifikat atau belum.
"Maka sangat beruntung sekali kalau nanti sudah pegang sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Sertifikasi ini akan tingkatkan kualitas SDM kita. Kita jadi tahu manajemen proyek sebuah lokasi, gimana mengatur, kelola keselamatan yang ada, bagaimana memasang bahan-bahan sehingga betul-betul, tepat dan presisi seusai yang dibutuhkan proyek," jelasnya.
Baca Juga: Jasa Marga Dukung Holding BUMN Konstruksi
Jokowi menambahkan bukti nyata yang dilakukan pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur. "Ini, percepatan pembangunan infrastruktur itu telah dibangun di Kalimantan 24 proyek, Sulawesi 27, Maluku-Papua 13 proyek, Sumatera 61 proyek dan di tempat-tempat lainnya," tandasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
