Hary Tanoe: Menerapkan Entrepreneurship di Lembaga Pemerintah dan Swasta Itu Beda
MAGELANG - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan entrepreneurship tidak hanya bisa diterapkan pada sektor swasta saja. Menurutnya, entrepreneurship juga bisa diterapkan pada lembaga pemerintahan. Namun, penerapan di lembaga pemerintahan berbeda dengan swasta.
"Entrepreneurship di swasta dan pemerintah beda. Kalau swasta, saya harus optimis, harus buat yang lain kalah sama saya," katanya dalam Indonesia Leaders Forum bertema economic preview 2018 di Plataran Heritage Hotel Borobudur, Magelang, Kamis (26/10/2017).
Baca Juga: Hary Tanoe: RCTI Kokoh, Tinggal Ditingkatkan Terus!
Hal itu berbeda saat penerapan entrepreneurship di pemerintahan. Ketua Umum Partai Perindo ini mengatakan, entrepreneurship dalam pemerintahan harus sama, artinya tidak boleh mendominasi dengan yang lain.
"Jadi kalau saya menjadi entrepreneur, tugas dan fungsi saya sebagai agent of development. Bagaimana memfasilitasi pembangunan ekonomi, baik sektor yang mapan dan yang bawah, bagaimana bisa membangun kesejahteraan yang cepat," jelasnya.
Baca Juga: Cerita Hary Tanoe: Keliling Dunia Cari Modal Dirikan MNC Group
Hary Tanoe menyampaikan, pemerintah membentuk suatu badan di bawah Bappenas untuk menjalani proyek-proyek. Beragam aktivitas dilakukan seperti melepas aset pada sektor lain supaya beban pemerintah berkurang.
"Kalau saya pandangannya berbeda, kalau yang dibagi proyek yang sifatnya start up, susah," katanya.
Baca Juga: Tips Hary Tanoe untuk Pengusaha Muda: Bangun dan Cari Modal
Dia juga menceritakan saat mengisi kuliah umum di Makassar. Ada yang menanyakan bagaimana penerapan entrepreneurship pada lingkungan pemerintahan. Hary mengaku bukan pekerjaan mudah menjadi entrepreneurship di lingkungan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak sektor swasta untuk bekerja sama dalam membantu pemerintahan dalam menjalankan program. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dorongan dari sektor swasta, begitu juga swasta butuh kebijakan yang baik dari pemerintahan.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
