Proyek MRT Jakarta Selatan dan Pusat saat ini menghadapi kendala pengadaan lahan di Kampung Bandan, yang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi dari pemerintah pusat.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menambahkan sekitar 16 Kementerian/Lembaga dan instansi akan masuk ke dalam struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan.
"Kami mengusulkan ada 16 kementerian/lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini," ungkap Wahyu.
Dalam rapat koordinasi juga diputuskan pembiayaan pembangunan proyek MRT Jakarta, yang meliputi pembagian pembebanan pinjaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 49% dan 51%.
Pembagian beban ini tidak hanya berlaku untuk proyek MRT dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI (Fase I), tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan (Fase II).
(Dani Jumadil Akhir)