Bukan Jadi Agen Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani dengan Bos Go-Jek
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai pertemuannya dengan pendiri sekaligus CEO Go-Jek Nadiem Makarim di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (7/11/2017).
Pasalnya, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Iwan Guniardi mengatakan, Nadiem meminta agar bisa menjadi agen pajak untuk pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat.
Namun, Sri Mulyani menegaskan nantinya Go-Jek hanya memfasilitasi mitranya untuk membuat NPWP dan bukan untuk semua kalangan masyarakat. Bahkan Sri Mulyani menegaskan hal ini dilakukan untuk mempermudah mitra Go-Jek baik driver maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum memiliki NPWP.
"Mereka melihat bahwa UKM yang selama ini ada di network Go-Jek dan platform yang lain bisa dipastikan registrasi atau pendaftaran uuntuk jadi Pengusaha Kena Pajak dengan cara mudah. Jadi disimpelkan," ungkap Sri Mulyani di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Bos Go-Jek, Bahas Pajak hingga Fintech
Sri Mulyani menyatakan dengan masukan dan permintaan dari Nadiem tersebut, maka ia mengajak tim Go-Jek untuk membicarakan mengenai cara menggaet mitra Gojek mulai dari pengemudi dan UKM untuk menjadi wajib pajak (WP).
"Mereka berdiskusi. Tapi mereka minta persyaratannya dimudahkan dan kami memang setuju pembuatan NPWP dan penyerahan SPT bisa dipermudah," jelasnya.
Baca Juga: Temui Sri Mulyani, Nadiem Makarim Tawarkan Penyampaian SPT hingga NPWP via Go-Jek
Menurutnya, pihak Go-Jek memiliki cara tersendiri untuk mengelola semua mitranya agar lebih mudah membuat NPWP. Namun, sekali lagi Sri Mulyani menegaskan bukan bagi semua masyarakat luas tapi hanya memfasilitasi mitra Go-Jek.
"Dari Nadiem dan timnya mereka punya cara untuk kelola 100.000 merchant-nya itu maka mereka bisa mudah memiliki NPWP dan bagaimana pembayaran pajak. Itu kami dengar dan kemudian kami undang untuk diskusi dengan pajak untuk e-filling dan e-billing," tukasnya
(Dani Jumadil Akhir)
