Tahun Depan, 500 Embung hingga Waduk Bakal Punya Sertifikat
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengejar target 5 juta sertifikasi tanah yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sertifikasi tanah untuk badan air seperti Situ, Dana, Embung dan Waduk (SDEW).
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan pihaknya menargetkan 500 SDEW yang tersertifikasi pada tahun 2018 mendatang. Dimana 500 SDEW yang tersertifikasi tersebut berasal dari seluruh daerah di Indonesia.
"Tahun 2018 ditargetkan ada 500 SDEW yang tersertifikasi dari seluruh Indonesia," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Baca juga: Reforma Agraria, Pemerintah Sudah Bagikan 2 Juta Sertifikat Tanah
Menurut Sofyan, sertifikasi dilakukan untuk perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW sebagai tempat penampungan air, pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, pengembangan ekonomi lokal maupun tempat rekreasi. Yang mana saat ini banyak ditemukan penurunan kualitas dan kuantitas (menyusut hilang) badan air akibat pertambahan penduduk, peningkatan kegiatan budidaya dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali terhadap badan air.
"Ini untuk tertib pemanfaatan ruang di sekitarnya. Karena ada penurunan kualitas dan kuantitas badan air," jelasnya.
Sebagai informasi, sertifikasi SDEW juga untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 10 Oktober lalu. Di mana Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat Hak Pakai untuk 4 situ kepada Kementerian PUPR sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola SDEW.
Keempat situ tersebut antara lain Situ Cogreg Kabupaten Bogor, Situ Pagam Kabupaten Bogor, Situ Tajung Udik Kabupaten Bogor dan Situ Rawalumbu Kota Bekasi. Selain sertifikat yang diserahkan hari ini, masih ada 27 situ di Jabodetabek yang masih dalam proses sertifikasi Tahun 2018 ditargetkan 500 SDEW di seluruh wilayah Indonesia bisa disertifikasi untuk tertib pemanfaatan ruang di sekitarnya.
(Rizkie Fauzian)
