Image

Sudah Usang, Revisi Pembahasan Undang-Undang Pertanahan Dimulai Tahun Depan

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 14 November 2017, 17:46 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 14 470 1813940 sudah-usang-revisi-pembahasan-undang-undang-pertanahan-dimulai-tahun-depan-9DteMaILt4.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan. Saat ini, pemerintah terus melakukan kajian untuk menyempurnakan Revisi UU Pertanahan yang baru.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, revisi UU Pertanahan sangat perlu dilakukan karena dinilai sudah cukup usang. Pasalnya di tengah kemajuan zaman, ada beberapa pertanahan yang belum ada dalam UU Pertanahan yang lama, seperti pengaturan tanah di atas, ataupun tanah di bawah.

"Sebenarnya sudah sangat bagus tapi ini (UU Pertanahan) sudah sangat lama tidak direvisi. Misalnya sekarang kan ada hak diatasi tanah, terus di bawah tanah itu kan enggak ada," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dalam revisi UU Pertanahan lanjut Sofyan Djalil, pihaknya telah memasukan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) kepada komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Nantinya Revisi UU itu akan dimulai pembahasannya pada awal tahun 2018.

Baca juga: Reforma Agraria, Pemerintah Sudah Bagikan 2 Juta Sertifikat Tanah

"Waktu rencana kuartal terakhir 2017, tapi karena banyak agenda DPR dengan UU Politik dan lain-lain jadi tertunda. Mudah-mudahan awal 2018," ucapnya.

Menurut Sofyan, dirinya memberikan sekitar 1000 DIM kepada komisi II DPR RI. Dimana 1000 DIM tersebut memuat beberapa poin baru, salah satunya adalah mengenai reklamasi yang juga turut dimasukkan ke dalam DIM tersebut.

"DIM banyak ada 1.000 lebih yang nanti diputuskan. Soal Reklamasi akan diatur juga, tapi saya lupa prinsip-prinsipnya. Sekarang ini kita menyangkut tanah yang sudah jadi saja," jelasnya.

Sebagai informasi, berikut beberapa poin yang dimasukkan ke dalam DIM revisi UU Pertanahan. Pertama mengenai pengaturan hak di atas dan di bawah tanah serta hak tanah di udara.

Nantinya pengaturan ini diperuntukkan untuk hak pengelolaan tanah sejumlah transportasi yang telah berkembang saat ini. Seperti subway, monorel, MRT, LRT dan sebagainya.

Kemudian yang kedua adalah pengaturan prinsip agar tanah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi sosial. Salah satunya pengaturan dalam penelantaran tanah beserta aturan pembebasan tanah terlantar itu.

Lalu yang ketiga mengenai kepemilikan perubahan aturan apartemen atau rusun untuk Warga Negara Asing (WNA) yang dibangun atas tanah hak guna bangunan dapat dimiliki oleh orang asing. Kemudian yang keempat aturan ihwal perumahan rakyat. K

Lalu kelima merupakan pengaturan mengenai pembentukan bank tanah. Dan yang keenam adalah mengenai pengaturan tanah timbul karena kondisi alam seperti di Muara Sungai, dan tanah timbul buatan alias reklamasi yang akan menjadi tanah negara.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini